Atasi Gizi Buruk dengan Posyandu Integrasi BKB

Atasi Gizi Buruk dengan Posyandu Integrasi BKB

Banyaknya kasus gizi buruk di Jatim, memacu kinerja Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Jatim dan Dinas Pendidikan Jatim untuk bekerja ekstra keras. Untuk mengatasi kasus itu, ketiga elemen itu akan menelurkan program Posyandu Integrasi BKB (Bina Keluarga Balita) dan PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini). Pernyataan ini disampaikan Ketua Tim Penggerak PKK Jatim, Dra. Nina Soekarwo, Msi, Rabu (6/4).

Nina menyatakan dari data yang ada pada 2010 jumlah kasus gizi buruk di Jatim mencapai 5.200 balita. Dari 5.200 balita ini 40 persennya disebabkan karena kesalahan pemberian asupan makanan gizi, kemiskinan 28 persen dan penyakit bawaan 25 persen. “Jadi penyebab terbanyak penyumbang kasus gizi buruk disebabkan karena kesalahan pemberian asupan makanan gizi,” ujarnya.

Wanita berkacamata ini menjelaskan dalam perjalanannya nanti keberadaan PKK, BKKBN dan Dinas Pendidikan Jatim akan berbagi tugas dan berusaha menekan pertumbuhan kasus gizi buruk di Jatim. “Kita akan meminta BKKBN dan Dinas Pendidikan Jatim untuk berpartisipasi dalam menekan kasus gizi buruk dengan cara melakukan pembinaan kepada orangtua balita dan balita itu sendiri. Untuk pembinaan orang tua balita akan digarap oleh BKKBN, sedangkan untuk balitanya digarap Dinas Pendidikan Jatim,” paparnya.

Nina menyatakan selain bekerja sama dengan BKKBN dan Dinas Pendidikan Jatim, dirinya akan menjalin sinergi dengan para stakeholder seperti TNI (Tentara Nasional Indonesia), Dharma Wanita dan lembaga lainnya. “Jadi untuk menekan kasus gizi buruk di Jatim tidak dapat diselesaikan oleh beberapa instansi, namun harus diselesaikan bersama – sama,” jelasnya.

Menanggapi pernyataan di atas, Kepala BKKBN Jatim, Djuwartini SKM, MM menyatakan dirinya siap membantu program PKK dalam menekan kasus gizi buruk di Jatim. Menurutnya, sebagai langkah konkrit untuk mengatasi gizi buruk di Jatim, ia akan melakukan mapping atau pemetaan dan membuat segmentasi penggarapan. “Jadi kita perlu memetakan terlebih dahulu agar segmentasi bidang kita jelas dan terukur,” tuturnya.

Senada, Kepala Dinas Pendidikan Jatim, Dr. Harun Msi, MM. Mengatakan sebagai instansi yang bergerak di bidang pendidikan pihaknya mempunyai peranan penting dalam menumbuhkembangkan pengetahuan anak melalui program pemberian makanan gratis bagi anak dan balita,” jelasnya.

Sementara itu, dalam integrasi BKD dan PAUD rencananya BKKBN akan menggelar acara rapat koordinasi terknis program KB bersama mitra kerja pada 25 April 2011 di Surabaya. Dalam acara tersebut rencananya akan dihadiri oleh 500 peserta dari seluruh elemen di Jatim. (sumber : Bhirawa)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *