BKKBN Jatim Siap Kawal Program KKB dan KKP

BKKBN Jatim Siap Kawal Program KKB dan KKP

Dalam mewujudkan program Kependudukan dan Keluarga Berencana (KKB) serta memenuhi sasaran Kontrak Kinerja Pemerintah (KKP) tahun 2013, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Jatim menggelar acara Rakerda dengan tema ‘Dengan Komitmen Bersama, Kita Percepat Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana Menuju Pencapaian MDG’S 2015. Acara yang berlangsung sejak tanggal 11-12 Februari 2013 ini dinilai banyak pihak dapat memberikan dampak positif dalam mencapai target KKP yang akan ditetapkan.

”Kita yakin target KKP tahun 2013 nanti akan tercapai, hal ini dapat dilihat dari keberhasilan BKKBN Jatim dalam mencapai program KKP 2012,” ujar Kepala BKKBN Jatim Djuwartini SKM MM.

Djuwartini menyatakan, dari evaluasi KKP tahun 2012, pencapaian program KB Jatim rata-rata di atas 100 persen. Menurutnya, angka ini melebihi dari target yang telah ditetapkan oleh pemerintah provinsi. Untuk jumlah seluruh peserta baru meningkat dari 1.079.451 menjadi 1.257.507, jumlah peserta KB aktif meningkat dari 5.736.501 menjadi 6.261.346, jumlah peserta KB baru MKJP meningkat dari 237.461 menjadi 276.361, jumlah kelompok BKB paripurna meningkat dari 2.043 menjadi 2.088.

Sedangkan untuk jumlah keluarga yang memiliki remaja aktif BKR meningkat dari 239.911 menjadi 265.874, jumlah kelompok BKR paripurna meningkat dari 496 menjadi 742, jumlah PIK remaja meningat dari 1766 menjadi 1867, jumlah kelompok UPPKS dari 15.685 menjadi 16.027. ”Jadi rata-rata pencapaian program KB terhadap KKP di Jatim sudah mencapai target akantetapi ada sebagian yang belum tercapai seperti jumlah kelompok BKL, jumlah peserta KB pria dan jumlah keluarga yang memiliki balita aktif BKB,” tuturnya.

Lebih lanjut wanita berjilbab ini menjelaskan, selain pencapaian hasil KKP, saat ini BKKBN Jatim fokus dalam mengelola program KKB. Ada beberapa hal yang harus dilakukan BKKBN dalam pengarapan program KKB. Pertama, diperlukan upaya yang lebih keras dan serius selama 2 tahun kedepan dalam menurunkan angka TFR dan unmet need  (Pasangan usia subur yang ingin ber KB akantetapi tidak terlayani, red) di Jatim.

Kedua, perlu upaya-upaya intensif dalam mencapai sasaran PB/PA MKJP agar memberikan dampak terhadap penurunan TFR di Jatim terutama penggarapan PUS MUPAR dan nilai anak. Ketiga, perlu adanya penekanan kembali strategi operasional dalam  peningkatan pencapaian PB/PA terutama daerah-daerah potensial di Jatim seperti Galcitas Sirlau Kumis (Tertinggal, terpencil, perbatasan, pesisir, kepulauan, kumuh dan miskin)

Selanjutnya adalah fokus pencapaian sasaran di wilayah-wilayah yang pencapaian PB/PA KPS dan KS I-nya rendah. Kelima, program prioritas penggarapan KB yaitu dengan akselerasi percepatan penggarapan program KKB dengan dukungan manajemen Keenam, membangun komitmen operasional ke tingkat bawah seperti melakukan koordinasi dengan Badan PP dan KB Provinsi dan memfasilitasi KB Post Partum dengan menyediakan fasilitas Pil One Hormone (Excluton) sebanyak 600.000 cycle bagi peserta KB Pasca Persalinan. Ketujuh, meningkatkan kemandirian untuk kebutuhan alkon dimana 30 pesennya disediakan dari APBN, 30 persen dari APBD dan 40 persen dari Pelayanan Swasta.

Kemudian perlunya peningkatan kegiatan dengan Revolusi KIE. Sembilan, perlu koordinasi dalam Pelayanan KB agar bisa masuk dalam Jamkesmas, Jamkesda dan Jampersal. Sepuluh, peningkatan SDM di Lini lapangan dengan membina PLKB dalam memperoleh dan menyusun angka kredit untuk peningkatan jenjang dalam kepangkatan fungsional.

Selanjutnya perlu upaya intensif dalam pencapaian sasaran Keluarga Aktif BKB dan Keuarga Aktif BKR. Dua belas, untuk bidang KS harus sejalan dengan program pencanangan 10.000 Taman Posyandu. Tiga belas, perlu adanya advokasi kelembagaan Empat belas, klinik-klinik KB yang ada agar dilengkapi dengan sarana kesehatan minimal dilengkapi dengan KIE KIT.

”Jadi bebapa tindakan ini yang dilakukan BKKBN dalam menjalankan program KKB ke depan,” tuturnya.

Sementara itu Sedaprov Jatim DR Rasiyo mengatakan, pihaknya (Pemprov Jatim, red) mendukung penuh langkah BKKBN Jatim dalam mensukseskan program KKB di Jatim. Banyak persoalan di masyarakat muncul akibat pertumbuhan penduduk yang tidak seimbang atau pesat. ”Coba kita bayangkan saat ini jumlah penduduk di bumi mencapai 7 miliar. Jika laju pertumbuhan penduduk tidak dikendalikan, maka akan memunculkan permasalahan yang komplek,” terangnya.

Kedepan Mantan Kepala Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim ini meminta, melalui Rakerda ini diharapkan pemerintah provinsi, BKKBN, masyarakat dan para stakeholder bersama-sama dalam mengawal program KKB. ”Terus terang untuk menyelesaikan masalah KKB tidak dapat dilakukan sendiri-sendiri perlu adanya kerjasama dengan banyak pihak,” jelasnya. Dna

Sumber : Bhirawa

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *