Jaminan Ketersediaan Kontrasepsi Butuh Komitmen

Jaminan Ketersediaan Kontrasepsi Butuh Komitmen

INILAH.COM, Jakarta – Alat kontrasepsi merupakan suatu benda kecil yang memiliki makna besar dalam menjaga keseimbangan populasi dengan kemakmuran.

Namun, bagaimana jaminan ketersediaan akan alat kontrasepsi itudengan mudah diperolah oleh pasangan usia subur, terlebih bagi mereka yang tinggal di wilayah terpencil, tertinggal, dan perbatasan?

Jaminan ketersediaan kontrasepsi (JKK) akan terlaksana, apabila telah tercipta suatu kondisi dimana pasangan usia subur dapat dengan mudah,aman, memperoleh alat/obat kontrasepsi, dimanapun, kapanpun diperlukan sesuai jenis kontrasepsi yang diinginkannya.

Namun ironisnya, JKK sering tidak berjalan mulus karena beberapa faktor kendala untuk menjamin ketersediaan kontrasepsi dilapangan, seperti kurangnya sosialisasi dan komitmen dari berbagai pihak.

Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Dr dr Sugiri Syarief mengatakan upaya pemenuhan JKK telah diupayakan melalui dua jalur yaitu jalur program dan jalur swasta dengan komitmen dari berbagai pihak seperti komponen kebijakan, pelayanan, pendanaan, pemasok, dan manajeman logistik.

“Yang harus menjadi perhatian kita bersama adalah bagaimana alat kontrasepsi bisa sampai ke Akseptor denan kualitas yang baik maka disitukah dibutuhkan komitmen,” kata Sugiri Syarief dalam sambutan acara Workshop Jaminan Ketersediaan Kontrasepsi yang disampaikan Sekretaris Utama BKKBN Drs Subagyo, MA.

Menurut Sugiri, distribusi dan penyimpanan merupakan hal yang mutlak diperhatikan sesuai dengan SOP yang sudah ditentukan.

Sugiri menambahkan, JKK merupakan suatu langkah yang ditempuh untuk memastikan pasokan suplai alat dan obat kontrasepsi yang dibutuhkan oleh masyarakat secara teratur dan penyaluran alat kontrasepsi tersebut.

“Dengan terpenuhinya jaminan ketersediaan kontrasepsi maka hak-hak reproduksi pasangan usia subur juga dapat terpenuhi dan akan berimplikasi pada penurunan Total Fertility Rate (TFR) dan peningkatan contraceptive prevalence rate (CPR),” tambah Sugiri.

JKK diupayakan agar mampu memenuhi harapan dan menyakinkan pengguna alat kontrasepsi akan sebuah ketepatan yang menjadi landasan, seperti, tepat produk, jumlah, kondisi, tempat, waktu, dan biaya.

“Sebagus apapun konsep JKK, jika tidak ada sebuah komitmen dan sosialisasi yang kuat, tidak akan terlaksana dengan baik,” pungkas Sugiri. [mor]

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *