Keluarga Berencana Jalur Swasta (KB Mandiri)

Keluarga Berencana Jalur Swasta (KB Mandiri)

 

Jakarta- (19/04/2012)- Keterlibatan sektor swasta dalam pelayanan KB merupakan salah satu bentuk kerjasama yang dilakukan dalam upaya memenuhi permintaan masyarakat akan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi yang berkualitas. Berdasarkan Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2007 tercatat 69,1 persen peserta KB dilayani oleh swasta, 22 persen dilayani oleh pemerintah, dan 7,6 persen lewat pelayanan lain, seperti polindes dan posyandu. Pada fasilitas pelayanan pemerintah, tingkat kemandirian ber-KB makin menurun dari 21,2% pada SDKI 2003 menjadi 16,7% pada 2007. Sedangkan tingkat kemandirian ber-KB (membayar) di tempat pelayanan swasta makin meningkat, dari 59,2% pada Survei Demografi Kesehatan Indonesia (SDKI) 2003 menjadi 66,9% pada SDKI 2007.

Keluarga Berencana secara mandiri harus dioptimalkan sebagai upaya mengatasi ledakan jumlah penduduk. Pemerintah tidak mungkin menanggung semua beban, karena setiap tahunnya pasangan usia subur semakin bertambah, karenanyapihak swasta diminta untuk ikut berperan. Dalam hal ini, hampir semua peserta KB (91%) membayar sendiri untuk pelayanan kontrasepsi yang digunakannya. Misalkan saja, pemakai alat kontrasepsi suntikan (97%) dan pil (96%), lebih banyak yang membayar untuk pelayanan kontrasepsi mereka, daripada alat kontrasepsi lain. Bila melihat kondisi seperti itu, bisa dibilang, bahwa KB mandiri muncul dari masyarakat, dilakukan oleh masyarakat dan hasilnya untuk masyarakat itu sendiri, tanpa paksaan dari siapapun, termasuk pemerintah.

BKKBN sebagai instansi pemerintah yang bertanggungjawab atas pelayanan KB, terus berupaya mendorong keterlibatan sektor swasta dalam meningkatkan kualitasnya, agar masyarakat dapat terpenuhi kebutuhan akan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi. Salah satu upayanya adalah dengan bekerjasama dengan pihak swasta baik itu rumah sakit, klinik-klinik kesehatan maupun bidan-bidan swasta.

Dalam rangka meningkatkan peranan rumah sakit swasta terhadap program KB, BKKBN bekerjasama dengan BPMPKB DKI Jakarta meresmikan Unit KIA (Kesehatan Ibu dan Anak) dan KB di Rumah Sakit Mulyasari Jakarta pada Kamis, 19 April 2012. Dalam acara peresmian ini akan  diserahkan bantuan berupa laparascopy, obgyn bed dan prasarana  penunjang pelayanan KB ke RS Mulyasari. Selain itu, kegiatan tersebut juga diramaikan dengan Bakti Sosial Kesehatan bekerja sama dengan Kodim Jakarta Utara dan SKPDKB Kecamatan Koja, yang didalamnya mencakup konseling KB dengan menggunakan Mobil Unit Penerangan KB dan pelayanan KB gratis di Mobil Unit Pelayanan KB (kecuali pelayanan MOW/tubektomi). Jumlah peserta KB yang akan dilayani antara lain 10 orang calon akseptor IUD, 30 orang calon akseptor implant, 10 orang calon akseptor MOP (vasektomi), dan 10 orang calon akseptor MOW (tubektomi). Peserta yang telah dilayani KB akan mendapat sembako gratis dari pihak RS Mulyasari.

Dengan adanya kegiatan tersebut diharapkan agar keikutsertaan pihak swasta, seperti pelayanan kontrasepsi oleh rumah sakit swasta, dapat meningkat sehingga mengurangi beban pemerintah. Kepala BKKBN, Sugiri Syarief sempat mengatakan dalam kesempatan diskusi bersama Lingkaran Biru, ke depannya, skema pembiayaan KB akan didorong agar 20 persen menjadi beban pemerintah dan 80 persen menjadi beban swasta. (ahs)

 

Sumber : Siaran Pers Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *