KEMENDAGRI DAN BKKBN JATIM SUKSES MENGGELAR SOSIALISASI PERCEPATAN KELEMBAGAAN UU NO 23 TAHUN 2015

KEMENDAGRI DAN BKKBN JATIM SUKSES MENGGELAR SOSIALISASI PERCEPATAN KELEMBAGAAN UU NO 23 TAHUN 2015

BKKBN Jatim – Rabu (11/11/2015) Kemendagri menggandeng BKKBN adakan Sosialisasi Percepatan Kelembagaan UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang bertempat di Gedung Laboratorium Terpadu Politeknik Kesehatan Kementrian Kesehatan. Acara dibuka dengan Laporan Penyelenggara oleh Seketaris Badan Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur Bapak  Drs. Ari Heriyanto, MM. Kemudian acara dibuka dan dimoderator oleh Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur Ibu Ir. Dwi Listyawardani M.Sc.Dip.Com

Panel Pertama tentang Pemetaan Kelembagaan Program Kependudukan KB dan Pemberdayaan Keluarga dibuka oleh Bapak Drs. Djatmiko Hadisuwarno MM dari Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementrian Dalam Negeri, beliau menjelaskan UU no 23 tahun 2015 menjelaskan bahwa latar belakang UU No 23 Tahun 2014 berisi tentang :

  1. Menjamin efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
  2. Menata manajemen pemerintahan daerah yang lebih responsif, akuntabel, transparan dan efisien.
  3. Menata keseimbangan tanggung jawab antar tingkatan/susunan pemerintahan dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan.
  4. Menata hubungan antara pusat dan daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Panel kedua dilanjutkan oleh Bapak Andi M.Gazali S.STP yang mengangkat topik Penyerahan P3D PEnyuluh KB dan Pengalihan Urusan Pemerintahan. Beliau memaparkan 11 sub urusan yang dialihkan ke pusat diantaranya adalah :

  1. Pengelolaan Pendidikan Menengah
  2. Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe A dan Tipe B
  3. Pelaksanaan rehabilitasi di luar kawasan hutan Negara
  4. Pemberdayaan Masyarakat di bidang kehutanan
  5. Pelaksanaan penyuluhan kehutanan provinsi
  6. Pelaksanaan metrology legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan
  7. Pengelolaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)
  8. Penyelengaraan Pengawas Ketenagakerjaan
  9. Penyelenggaraan penyuluhan PErikanan Nasional
  10. Peaksanaan perlindungan hutan di hutan lindung dan hutan produksi
  11. Penyediaan dana untuk kelompok masyarakat tidak mampu, pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik belum berkembang, daerah terpencil dan perdesaan

Panel Ketiga dilanjutkan oleh Bapak Setia Edi S.E.,M.Kes selaku Kepala BIHOM BKKBN Pusat mengenai Implementasi UU No 23 Tahun 2014 tentang PEMDA dalam mendukung Program KKBPK yang sesuai amanat UU No 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga dengan PP No 87 Tahun 2014 sebagai pedoman Pelaksanaanya.

Dalam acara sosialisasi  ini diharapkan agar pemerintah daerah turut serta untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraaan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

 

 

Comment (1)

  • Khotibul Umam Reply

    admin…Mohon materi acara ini diupload di info program…

    12 November 2015 at 2:45 PM

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *