KK Pusat Pantau Pelaksanaan Pengendalian Kependudukan

KK Pusat Pantau Pelaksanaan Pengendalian Kependudukan

Guna memperoleh informasi sejauh mana Pemerintah Daerah (Provinsi, Kabupaten, Kota) telah menyusun rencana pengendalian kependudukan dalam rencana pembangunan daerah, dua pengurus Koalisi Indonesia untuk Kependudukan dan Pembangunan/ Koalisi Kependudukan (KK) Pusat, Dra. Zuliana Hamzah, M.Sc, dan Henny Hendrawati, SKM, M.Kes bersilaturahmi dengan Koalisi Kependudukan Provinsi Jatim. Kunjungan ini diterima Ketua KK Provinsi Jatim, Prof. Dr. Kuntoro, MPH, DRPH, beserta beberapa pengurus bertempat di Sekretariat Bersama Koalisi Kependudukan Provinsi Jatim, yaitu Kantor Disnakertransduk Provinsi Jatim, Jl. Bendul Merisi 2 Surabaya.

“Kami saat ini masih dalam rangka membangun komitmen , masih perlu adanya sinergi antar lembaga. Kami juga berupaya membentuk KK di setiap Kabupaten Kota dan saat ini baru terbentuk di empat daerah yakni Bojonegoro, Magetan, Madiun dan Lamongan” ujar Prof. Kuntoro. Kami juga sudah mengadakan rakerda yang pertama dan menghasilkan grand design kependudukan untuk Jawa Timur, imbuh Prof. Kuntoro.

Secara rinci, Drs. Humphrey Apon, MPA Kepala Bidang Pengendalian Kependudukan Perwakilan BKKBN Jatim, menambahkan bahwa Jawa Timur telah menyelesaikan grand design Kependudukan Jawa Timur, pembentukan koalisi KK di empat kabupaten, membuat kajian-kajian kependudukan yang dituangkan dalam tabloid, membuat majalah warta kependudukan, dan secara rutin mengadakan pertemuan-pertemuan dengan anggota untuk membahas tindak lanjut implementasi program kependudukan di Jawa Timur.

Sementara itu Dra. Zuliana Hamzah, M.Sc pengurus KK Pusat, mengatakan kehadirannya di Jawa Timur ingin memantau sejauh mana KK Jawa Timur telah berkiprah menjalankan kewajiban mengadvokasi  mengenai kependudukan kepada pemerintah Provinsi maupun Kabupaten /Kota.

Zuliana Hamzah mengingatkan ketika KK didirikan  tahun 2004 oleh para ekonom dimaksudkan sebagai lumbung pikir untuk mengatasi berbagai permasalahan yang diakibatkan dengan semakin besarnya jumlah penduduk. Dimana laju pertumbuhan penduduk mengikuti deret ukur sedang ketersediaan pangan mengikuti deret hitung. Padahal semakin hari lahan untuk menghasilkan pangan semakin menyempit terdesak oleh pemukiman.

Secara nasional kelembagaan KK di tingkat provinsi sudah mencapai 31 provinsi, tinggal Papua Barat dan DKI yang belum membentuk KK.

“Selain di Jawa Timur, kami juga memantau Prov. Sultra, Kalbar, Sumsel dan Sumut” ujar Zuliana Hamzah.  “Pemantauan untuk mengetahui sejauh mana amanat UU No. 52 Tahun 2009 telah dilaksanakan oleh Pemerintah Derah Provinsi, Kabupaten/Kota” tandasnya.

Perlu diketahui UU No. 52 Tahun 2009 mengamanatkan Pemerintah Daerah (Provinsi, Kabupaten dan Kota) untuk melakukan pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana.  Perencanaan pengendalian penduduk yang merupakan bagian integral dari Perencanaan Pembangunan Daerah (Provinsi, Kabupaten dan Kota) diharapkan secara substansial menjabarkan kebijakan yang bersifat mempengaruhi dinamika kependudukan maupun yang bersifat merespons perubahan dinamika kependudukan.

Secara tekhnis, perencanaan pengendalian penduduk yang dibuat oleh Pemerintah Daerah diharapkan menggunakan parameter kependudukan yang disepakati secara baku dan selanjutnya menetapkan proyeksi perkembangannya sesuai dimensi waktu dan kondisi daerahnya pada saat itu. (AT/Humas)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *