Koordinasi Teknis Pelayanan KB, Siapkan Kerjasama dengan BPJS Kesehatan

Koordinasi Teknis Pelayanan KB, Siapkan Kerjasama dengan BPJS Kesehatan

Selasa (11/06), pertengahan tahun 2013 Perwakilan BKKBN Provinsi Jatim kembali menggelar Pertemuan Koordinasi Teknis, kali ini diperuntukkan bagi Kepala Bidang dan Kepala Sub Bidang Pelayanan Keluarga Berencana SKPD KB Kabupaten Kota se Jawa Timur. Selain menjadi sarana evaluasi pelaksanaan program Kependudukan dan KB di kabupaten kota, pertemuan yang dilaksanakan di Gedung Lestari Kantor Perwakilan BKKBN Provinsi Jatim ini turut mengundang narasumber dari PT. ASKES, dr. Phindo Bagus Dharmawan, MM.Kes, AAK untuk menjelaskan teknis pelayanan KB tahun 2014 mendatang yang diagendakan masuk dalam salah satu layanan BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Kesehatan.

Jaminan sosial di bidang kesehatan akan dimulai 1 Januari 2014, dan secara bertahap seluruh penduduk Indonesia akan menjadi peserta BPJS Kesehatan.  Peserta BPJS Kesehatan ini akan mendapatkan jaminan pelayanan kesehatan termasuk pelayanan keluarga berencana (KB).

Untuk mendapatkan jaminan pelayanan kesehatan tiap penduduk harus didaftarkan menjadi peserta BPJS, dan selanjutnya membayar iuran jaminan sosial kepada BPJS. Untuk masyarakat tidak mampu, akan dimasukkan dalam Daftar Penerima Bantuan Iuran (PBI) sehingga iurannya ditanggung oleh negara/pemerintah. Sedangkan untuk para pekerja, iurannya sebagian dibayar oleh pekerja dan sebagian oleh pemberi kerja. Sementara sektor informal lainnya harus membayar iuran secara mandiri pada BPJS.

“Pelayanan KB mulai 2014 nanti direncanakan masuk dalam pembiayaan jaminan kesehatan yang dikelola oleh BPJS. Sementara itu, BKKBN bertugas menyediakan peralatan dan obat kontrasepsi, serta mengawal distribusinya agar selalu tersedia di berbagai unit-unit pelayanan Keluarga Berencana atau unit pelayanan kesehatan” jelas Kepala Perwakilan BKKBN Jawa Timur, Djuwartini, SKM, MM ketika menyampaikan arahan pada acara tersebut.

“BKKBN akan lebih banyak bergerak pada upaya membangun atau meningkatkan demand side peserta KB melalui kegiatan KIE (Komunikasi Informasi dan Edukasi) secara gencar. KIE ini sekali lagi sangat penting untuk membangun mindset masyarakat untuk mengimplementasikan slogan “Dua Anak Cukup”, tegasnya.

“Selanjutnya, tugas SKPD KB di wilayah kabupaten/ kota adalah mengajak masyarakat di wilayahnya untuk aktif dalam ber-KB, meningkatkan kegiatan KIE sehingga warga memahami dan ingin mengikuti program KB dan berikutnya menghantarkan warga yang bersangkutan menuju unit pelayanan kesehatan untuk memperoleh pelayanan KB,” lanjut Djuwartini.

Djuwartini juga mengingatkan kembali pentingnya pemberian nomor klinik pada unit-unit pelayanan kesehatan di kabupaten kota.

“Merupakan tugas SKPD KB kabupaten kota untuk memantau seluruh unit pelayanan kesehatan didaerahnya agar didaftarkan dan diberi nomor klinik. Kontrol secara teratur apakah unit pelayanan tersebut layak melakukan pelayanan, sudahkah melayani sesuai SOP dan cek ketersediaan alkon-nya, jangan sampai kehabisan,” pesan wanita berkerudung ini.

Perpres 12 tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan, pasal 21, menyebutkan  manfaat pelayanan promotif dan preventif meliputi pemberian pelayanan: penyuluhan kesehatan perorangan; imunisasi dasar; keluarga berencana; dan skrining kesehatan. Selanjutnya pelayanan keluarga berencana yang dimaksud meliputi konseling, kontrasepsi dasar, vasektomi dan tubektomi bekerja sama dengan lembaga yang membidangi keluarga berencana.

Sementara itu Undang-Undang tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (UU BPJS) menentukan BPJS Kesehatan mulai beroperasi pada tanggal 1 Januari 2014. PT Askes (Persero) ini yang nantinya akan bertransformasi menjadi BPJS dan mengemban tugas menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan (JK) bagi seluruh penduduk.

“Beberapa perubahan ini memang memerlukan komitmen yang kuat dari seluruh pihak terkait karena proses tersebut sangat kompleks. Mudah-mudahan melalui pertemuan ini akan dapat mempermudah proses tersebut dan diharapkan masyarakat di Jawa Timur bisa mendapatkan pelayanan KB yang lebih baik,” pungkas Djuwartini di akhir arahannya. (Humas)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *