Langkah Konkret BKKBN Kendalikan Jumlah Penduduk

Langkah Konkret BKKBN Kendalikan Jumlah Penduduk

Penduduk bagaikan pisau bermata dua. Penduduk dengan jumlah banyak dan berkualitas akan menjadi modal pembangunan. Namun jika penduduk banyak tetapi tidak berkualitas akan jadi beban pembangunan. Bagi Indonesia diprediksi pada beberapa periode mendatang akan terjadi peningkatan jumlah penduduk terutama apabila revitalisasi program Kependudukan dan KB tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Saat ini saja Indonesia termasuk negara terbesar keempat di antara negara-negara dunia setelah Tiongkok, India, dan Amerika dengan penduduk sejumlah 237 juta jiwa. Apabila laju pertumbuhan penduduk terhitung 1,49  persen per tahun, maka 50 tahun lagi bisa jadi penduduk Indonesia telah mencapai angka 400 juta lebih. Dengan jumlah penduduk yang fantastis tersebut, dapat dipastikan lahan pertanian dan hutan-hutan di Indonesia akan habis karena berubah menjadi area pemukiman.

Transportasi mengalami kelumpuhan total akibat infrastruktur tidak mampu mengimbangi pertumbuhan kebutuhan penduduknya. Air bersih dan sarana kesehatan akan menjadi sangat terbatas. Dengan kondisi tersebut, akan berdampak buruk pada eksistensi pembangunan di segala bidang.

Berdasarkan hasil sensus penduduk 2010, sebanyak 58 persen penduduk Indonesia tinggal di pulau Jawa. Problem tersebut akan berdampak luas pada aspek ekonomi, seperti kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat. Perlu adanya pengetahuan tentang kependudukan bagi masyarakat dan para penentu kebijakan dari lini atas sampai lini terbawah untuk mewujudkan pembangunan bernuansakan kependudukan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Salah satu upaya dan langkah konkret guna mewujudkan hal tersebut adalah dengan melaksanakan program Keluarga Berencana (KB) dan pengendalian penduduk dengan tujuan menurunkan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP). Juga meningkatkan kualitas penduduk melalui penyerasian kebijakan Kependudukan dan Keluarga Berencana (KKB) dengan program pembangunan di segala bidang yang prioritas pada masyarakat (people centered development). Upaya pengendalian penduduk tersebut mencakup pengendalian kelahiran serta penurunan angka kematian ibu, bayi, anak, dan pengerahan mobilitas penduduk.

 

Sasaran Utama MDGs 2015

Semua itu tertuang dalam Milllenium Development Goals (MDGs) yang semakin menegaskan keterkaitan antara kebijakan kependudukan dengan pembangunan ekonomi. Sasaran utama MDGs 2015 adalah memerangi kemiskinan, kelaparan, tercapainya pendidikan dasar untuk semua, menurunkan angka kematian bayi (AKB), menurunkan angka kematian ibu (AKI), serta membangun kemitraan dengan semuastakeholder. Upaya tersebut tidak tercapai tanpa melibatkan unsur kependudukan, kesehatan reproduksi, dan pembangunan sumber daya manusia.

Rapat Kerja Nasional Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional 2011 di Jakarta pada 26-27 Januari 2011 dilanjutkan dengan Rapat Koordinasi Nasional Pelaksanaan Percepatan Revitalisasi Program Kependudukan dan KB Kemitraan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dengan TNI dan PKK pada 21 dan 23 Februari 2011. Dalam mensinergikan program kegiatan di pusat, BKKBN Provinsi Jawa Timur menyelenggarakan kegiatan serupa. Hal itu merupakan bentuk konsolidasi dan koordinasi terpadu pengelola program Kependudukan dan Keluarga Berencana di tingkat provinsi hingga lini lapangan.

 

BKKBN Jatim Rangkul Mitra Kerja

Sebagai perwujudan upaya tersebut BKKBN Provinsi Jawa Timur menghelat kegiatan rapat koordinasi teknis program KB bersama mitra kerja pada 3 Mei 2011 di Surabaya. Acara itu mengambil tema Optimalisasi Percepatan Revitalisasi Program KKB bersama mitra kerja di Jawa Timur untuk mewujudkan visi penduduk tumbuh seimbang pada 2015.

Tujuan dari rapat kerja tersebut untuk mempercepat pencapaian program Kependudukan dan Keluarga Berencana (KKB) dalam masyarakat. Hal itu sesuai dengan prioritas nasional dengan memantapkan dan meningkatkan peran serta para mitra dalam dukungannya terhadap pelayanan program pelayanan KB, kesehatan reproduksi remaja, program pemberdayaan dan ketahanan keluarga serta program penguatan kelembagaan dan jaringan KB.

Sedangkan tujuan khususnya adalah untuk meningkatkan kembali komitmen dalam optimalisasi pelaksanaan revitalisasi program KB yang merata di seluruh wilayah Provinsi Jawa Timur, memantapkan jejaring kemitraan dengan para mitra program KKB baik di lapangan maupun para mitra baru yang memberikan dukungan dalam penyelenggaraan program KKB. Selain itu bertujuan untuk menghasilkan komitmen dan kesepakatan yang bersifat operasional program KKB hingga langsung pada masyarakat.

Mitra kerja BKKBN untuk menyukseskan program KKB di Jawa Timur antara lain Kodam V/Brawijaya, TP PKK Jawa Timur, BKOW Jawa Timur, APINDO Jawa Timur, serta SKPD kabupaten/kota. Hadir sebagai nara sumber dalam acara tersebut yaitu, Ketua LDFE-UI Dr. Soni Hary B. Harmadi, Sekretaris Utama BKKBN Dr Soedibyo Alimoeso, dan Deputi API BKKBN Dr. Pristy Waluyo.

 

Kukuhkan Koalisi Kependudukan

Bersamaan dengan kegiatan itu diselenggarakan pula Pengukuhan Koalisi Kependudukan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur. Koalisi itu dibentuk sebagai wahana untuk menampung aspirasi individu-individu yang peduli terhadap masalah kependudukan dan pembangunan di Indonesia. Selanjutnya koalisi itu berperan sebagai sarana advokasi KIE, sebagai sarana jejaring untuk membangun aliansi antara berbagai pihak dan organisasi, menjadi pusat dan sarana pertukaran informasi mengenai pembangunan kependudukan, memberikan rekomendasi kebijakan, serta membantu menggerakkan peran serta dan pemberdayaan masyarakat sebagai mitra kerja.

Koalisi kependudukan terdiri atas unsur-unsur pemerintahan, legislatif, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), organisasi profesi, organisasi swasta, kalangan media, tokoh masyarakat, tokoh agama. Juga masyarakat madani, baik secara perorangan atau organisasi yang mempunyai visi, misi, dan komitmen sama serta kemampuan untuk membantu kegiatan pembangunan di bidang kependudukan.

Melalui koalisi kependudukan dan kemitraan, diharapkan berbagai masalah dan tantangan dalam pembangunan kependudukan dapat ditangani bersama secara cermat dan tepat. Dengan melibatkan semua kalangan masyarakat akan mewujudkan percepatan pencapaian Millenium Development Goals (MDGs) melalui pembangunan berwawasan kependudukan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *