LEDAKAN PENDUDUK MENGANCAM INDONESIA

LEDAKAN PENDUDUK MENGANCAM INDONESIA

Rabu, 25 Agustus 2010 @ 07:00:00JAKARTA–bkkbn online : Hasil akhir sensus penduduk 2010 yang dibacakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam pdato kenegaraan, jumlah penduduk Indonesia tahun 2010 sebanyak 237,6 juta jiwa. Padahal perkiraan sebelumnya menyebutkan jumlah penduduk Indonesia 2010 sekitar 234 juta jiwa. Itu berarti terjadi kelebihan penduduk dari perkiraan hingga 3,6 juta orang.Menko Kesra Agung Laksono menilai hasil sensus penduduk 2010 adalah surprise, mengingat dalam 10 tahun ada kenaikan 32 juta. Dia juga menyatakan hasil sensus ini sangat terkait dengan program KB. Apalagi jika dihitung bahwa laju pertumbuhan penduduk hampir 1,46 persen. “Ini jadi warning untuk semua pihak untuk segera mengatasi masalah penduduk di samping pertumbuhan ekonomi,” kata Agung.Karena betapa pun kencangnya pertumbuhan ekonomi jika tidak diimbangi dengan pengendalan penduduk maka akan kedodoran.Terkait hasil sensus penduduk 2010 yang melebihi proyeksi sebelumnya, Kepala BKKBN Pusat Sugiri Syarief menyatakan wajar, mengingat pelaksanaan program KB dalam kurun waktu 2000-2010 kurang maksimal. “Proyeksi yang ditetapkan sebesar 234,5 tersebut diasumsikan pelaksanaannya sama dengan tahun sebelumnya, yaitu tahun 80-an atau 90-an,” katanya.Namun dalam kenyataannya diakui Sugiri pelaksanaan program KB dalam satu dekade terakhir ini sangat berbeda dengan dengan beberapa dekade lalu. “Sehingga wajarlah kalau angkanya melebihi proyeksi,” ujarnya.Sugiri mengatakan, karakterisitik pelaksanaan KB diakhir dekade ini disinyalir mengalamiu penurunan. Kalau dilihat ke belakang, sejak era reformasi digulirkan program KB seolah-olah diabaikan. Ini ditandai dengan tidak adanya payung hukum mengenai pelaksanaan KB. Bahkan menurut Sugiri payung hukum pelaksanaan KB baru diterbitkan pada tahun 2007. “Praktis sejak tahun 2000-2007 tidak ada perhatian mengenai pelaksanaan KB,” ungkap Sugiri.Namun demikian Sugiri tetap optimis pelaksanaan program KB akan mengalami kemajuan seiring dengan adanya UU no 52/2009, mengenai perubahan badan BKKBN menjadi badan kependudukan. Dengan UU ini maka masalah kependudukan akan menjadi perhatian semua pihak, termasuk pemerintah daerah.(na/si).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *