Menteri PPN/Kepala Bappenas : Memanfaatkan Bonus Demografi Harus Disiapkan dari Sekarang

Menteri PPN/Kepala Bappenas : Memanfaatkan Bonus Demografi Harus Disiapkan dari Sekarang

Datangnya bonus demografi di Indonesia yang diperkirakan akan datang mulai tahun 2020, untuk menyambut dan memanfaatkan harus disiapkan dari sekarang, agar kita bisa manfaatkan sebesar-besarnya untuk kemajuan bangsa kita dimasa mendatang.

Demikian ditegaskan  oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas  Prof. Dr. Armida Alisyahbana ketika membuka Pertemuan Koordinasi Nasional Bidang Kependudukan dalam rangka menyambut dan memanfaatkan Bonus Demografi di Hotel Garden Palace Surabaya, Jum’at 14 Juni 2013.

“Bonus demografi merupakan transisi demografi yang bisa digunakan  untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan memanfaatkan jumlah usia produktif yang lebih tinggi” ujar Menteri PPN.

Dicontohkan beberapa negara yang berhasil memanfaatkan bonus demografi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonominya, yakni Cina yang pertumbuhan ekonominya sebelum bonus demografi 7,0 persen setelah mendapat bonus demografi menjadi 9,2 persen, Korsel dari 7,3 menjadi 13,2, Singapura dari 8,2 meningkat menjadi 13,6 dan Thailand dari 6,6 meningkat tajam menjadi 15,5.

Dikatakan, untuk Indonesia yang sekarang pertumbuhan ekonominya sekitar 6 persen bisa meningkat lebih tinggi lagi, apabila mampu memanfaatkan bonus demografi yang diperkirakan datang mulai tahun 2020. Sudah barang tentu ada prasarat untuk bisa memanfaatkan bonus demografi tersebut antara lain bidang kesehatan masyarakat harus bagus, penanganan kependudukan dan KB harus optimal, Pendidikan harus baik dan ekonomi terkait dengan tenaga kerja harus tersedia dengan cukup. “Dan tidak kalah penting adalah masalah pendidikan yang sudah tak ada isu dana, karena sudah tersedia 20 persen dari APBN, harus benar-benar mampu untuk meningkatkan SDM,” ujarnya.

“Pendidikan harus benar-benar mengangkat kualitas tenaga kerja, karena sekarang ini tenaga kerja yang ada setengahnya hanya lulusan SD” imbuhnya.

Sementara itu ketua penyelenggara Deputi III Menko Kesra Dr. Emil Agustino, dalam laporannya mengatakan latar belakang diadakan pertemuan  ini mengingat berbagai kalangan berpendapat Indonesia dapat menjadi negara dengan perekonomian terbesar ketujuh di dunia, jika dapat memanfaatkan potensi bonus demografi dengan meningkan kualitas sumberdaya manusia, penyiapan, lapangan pekerjaan, menjaga stabilitas ekonomi makro dan keamanan, serta mempercepet pertumbuhan ekonomi.

Laporan McKinsey Global Institutute yang dirilis September 2012 memprediksi ekonomi Indonesia akan mengalahkan Jerman dan Inggris pada 2030. Prediksi McKinsey berpatokan pada pemetaan demografi bahwa penduduk Indonesia dalam usia produktif  dengan daya beli lebih tinggi ditambah kenaikan jumlah penduduk kelas menengah pada 2040 ,mencapai 80 persen dari jumlah penduduk.

Bonus Demografi di Indonsia dengan proporsi penduduk usia produktif sekitar 69 persen, sedangkan rasio angka ketergantungan mencapai titik terendah. Artinya jumlah angkatan kerja sangat besar namun menanggung beban kelompok usia anak dan lansia sangat kecil. Dengan demikian, bonus demografi menjadi kesempatan jika  usia produktif tidak hanya pontensial tapi aktual, jika adanya ketersediaan lapangan kerja seimbang dengan pertumbuhan pencari kerja . Mereka yang memiliki ketrampilan, pengetahuan , kesehatan serta etos kerja akan mampu mengelola produktivitas, seghingga terbentuk tabungan yang dapat dimanfaatkan untuk investasi selanjutnya.

Tetapi ledakan usia produktif ini akan menjadi bomerang ketika usia produktif tidak dibekali kemampuan untuk bisa bertahan hidup dan mengembangkan diri yang pada akhirnya hanya akan menjadi beban pemerintah dalam menyediakan lapangan kerja dan terciptanya angka pengangguran yang tinggi.

Kondisi saat ini jumlah penduduk Indonesia sesuai dengan Sensus Penduduk  Tahun 2010 adalah sebanyak 237, 6 juta jiwa, yang mencakup mereka yang bertempat tinggal di derah perkotaan sebanyak 118,3 jiwa dan di daerah pedesaan sebanyak 119, 7 juta jiwa. Sedang penduduk Indonesia usia produktif (usia 15 sampai 64 tahun) menunjukan tren semakin meningkat, yaitu 53,5 % (1971), 55,8 % (1980), 59,6 % (1990), 65 % (2000) dan 66,1% (2010).

Dari pelaksanaan kegiatan ini dihasilkan beberapa rekomendasi yang saat itu dibacakan oleh Kepala Perwakilan BKKBN Jawa Timur, Djuwartini SKM, MM, antara lain :

  1. Bonus Demografi tidak serta merta datang dengan sendirinya, tetapi untuk menjadikan potensi nasional, perlu dipersiapkan dan selanjutnya dimanfaatkan bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
  2. Syarat agar Bonus Demografi dapat dimanfaatkan dengan baik, adalah dengan mempersiapkannya sejak perencanaan sampai dengan implementasinya di tingkat lapangan. Persiapan ini antara lain melalui:
  3. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat;
  4. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Pendidikan.
  5. Pengendalian Jumlah Penduduk,

d.Kebijakan Ekonomi yang mendukung flexibilitas tenaga kerja dan pasar, keterbukaan perdagangan dan saving nasional.

  1. Besarnyaanggaran bidang Pendidikan yang mencapai 20% dari nilai APBN, agar dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk peningkatan kualitas SDM, utamanya SDM yang akan masuk dalam bursa kerja dengan memperbanyak cakupan pendidikan kejuruan dan ketrampilan serta melalui Balai-balai Latihan Kerja terutama di pusat-pusat pertumbuhan (koridor MP3EI) melalui pelibatan pihak Swasta (Industri, Perkebunan, Pertambangan, dll) dengan sistem pemagangan.
  2. Dalam Bidang Keluarga Berencana, upaya penurunan TFR tidak boleh terlalu rendah sehingga akan mengurangi jumlah penduduk di masa depan, utamanya penduduk usia kerja / produktif. Untuk itu TFRagar dikendalikan dan dipertahankan pada angka 2,1.
  3. Di samping menyiapkan pemanfaatan Bonus Demografi, juga sudah harus mulai difikirkan permasalahan-permasalahan yang timbul pasca berakhirnya masa Bonus Demografi, dimana jumlah lansia meningkat.
  4. Diperlukan kebijakan revitalisasi pendidikan dunia kerja, guna memenuhi tantangan ketanakerjaan dalam menghadapi keterbukaan pasar kerja ASEAN 2015, dimana tenaga kerja asal negara ASEAN dari luar bebas bekerja di Indonesia.
  5. Untuk menggairahkan masuknya investor dari luar ke daerah-daerah di seluruh wilayah Indonesia, dipandang perlu dilakukan penyederhanaan perijinan (kepastian hukum, permasalahan birokrasi, reformasi pertanahan) dan jaminan keamanan aset investor baik berupa aset fisik maupun SDMnya, sehingga diperoleh iklim usaha yang kondusif.
  6. Untuk memanfaatkan bonus demografi, dipandang perlu kebijakan guna mendorong munculnya wirausaha muda, dan memberdayakannya untuk mendukung pembangunan nasional

Hadir dalam pertembuan dan memberikan sambutan selamat datang Sekda Jatim Dr. Rasiyo, MSi. Pertemuan diikuti oleh Bupati dan Walikota se Provinsi Jawa Timur, Kepala DPRD Provinsi Jawa Timur, Kepala DPRD Kab/Kota se Jatim, Asda kesra/Ka Biro Kesra Provinsi se Indonesia, Kepala Perwakilan BKKBN se Indonesia, Kepala Dinas Dukcapil Provinsi se Indonesia, Kepala SKPD KB Provinsi se Indonesa. Sebagai narasumber dalam pertemuan ini adalah Deputi Bidang Pengendalian Penduduk BKKBN, Kepala Badan Latbang Kemenakertrans, Gubernur Jatim, Wakil ketua Apindo, dan Ketua Lembaga Demografi Fak Ekonomi UI sekaligus Ketua Koalisi Kependudukan Tingkat Pusat. (AT/Humas)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *