PPKBD Koordinator, Solusi Kurangnya PKB/PLKB di Kabupaten Bojonegoro

PPKBD Koordinator, Solusi Kurangnya PKB/PLKB di Kabupaten Bojonegoro

Dibandingkan  dengan UU No. 10 tahun 1992, UU No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, lebih tegas mengamanatkan agar pembangunan Indonesia direncanakan dan dilaksanakan dengan prinsip: kependudukan sebagai titik sentral kegiatan pembangunan (ps 3 butir a.) dan diupayakan mencapai kondisi Penduduk Tumbuh Seimbang/ PTS (ps 20).  Di sisi lain UU  No. 52 Tahun 2009  mengamanatkan Pemerintah Daerah (Provinsi, Kabupaten dan Kota) untuk melakukan pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana (ps 19 ayat 3 dan ps 53 ayat 1).

Untuk memenuhi amanat tersebut, Pemerintah Daerah seyogyanya memulainya dengan membuat Perencanaan Pengendalian Penduduk secara teratur dan berkelanjutan, termasuk mencukupi kebutuhan sarana prasarana dan SDM untuk keberhasilan program Kependudukan dan Keluarga Berencana. Dalam mewujudkan program tersebut maka tidak lepas dari kaitannya dengan Penyuluh Keluarga Berencana (PKB)/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) yang langsung berhadapan dengan masyarakat pada tingkat lini lapangan, yang memiliki peran penting dalam penggarapan program KB. Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) merupakan ujung tombak yang mempunyai peran yang sangat penting sebagai fasilitator, dinamisator dan motor dalam menggerakan masyaralat terutama pada wilayah pedesaan/ kelurahan.

Jumlah Penyuluh Keluarga Berencana semakin berkurang karena purna tugas atau pensiun. Sampai dengan bulan Agustus 2013 Penuyuluh KB di Kabupaten Bojonegoro sebanyak 66 orang dengan ratio dibanding desa 1: 6. Sementara beban tugas yang harus dilaksanakan semakin berat seiring dengan diberlakukannya otonomi daerah yang mengamanatkan Urusan KBKS, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menjadi tanggung jawab Badan Pemberdayaan Perempuan Perempuan dan KB. Jadi selain harus menjalankan 4 pilar program KB juga harus bertanggung jawab terhadap suksesnya program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Padahal dalam indikator Standar Pelayanan Minimal bidang KBKS angka ideal untuk ratio PKB per desa adalah 1:2.

Atas dasar pemikiran di atas, maka dirasakan perlu untuk mencari sebuah inovasi kegiatan yang dapat meningkatkan pencapaian program Badan PPKB ditengah keterbatasan jumlah tenaga Penyuluh Keluarga Berencana. Alternatif yang kami lakukan adalah dengan mengoptimallkan potensi tenaga Pembantu Petugas Keluarga Berencana Desa (PPKBD) untuk dijadikan Petugas Lini Lapangan KB. Petugas tambahan ini akan menjadi koordinator PPKBD yang akan diberi wilayah kerja seperti PKB/ PLKB. Angkatan pertama ini dimulai dengan 1 PPKB Koordinator membawahi 4 desa. Sehingga secara keseluruhan ratio PKB/PLKB + PPKBD Koordinator dibanding Desa menjadi 1:4. Karena itulah PPKB yang terpilih ini diberikan pengetahuan dan keterampilan layaknya seorang Penyuluh KB yang kami kemas dalam bentuk pelatihan.

Acara yang dilaksanakan selama 5 hari itu (18 – 22 November 2013) dibuka langsung oleh Bapak Bupati Bojonegoro, Drs. H. Suyoto, M.Si. Beliau sekaligus sebagai pembicara khusus dalam pelatihan tersebut. Dalam pengarahannya, Beliau sangat mengapresiasi terselenggaranya pelatihan ini. Beliau berpesan agar para peserta menyerap ilmu sebanyak mungkin agar bisa bekerja dengan baik. Masalah Kependudukan dan Keluarga Berencana bukan hanya masalah merencanakan jumlah anak saja. Tidak sebatas pemakaian alat kontrasepsi. Melainkan lebih kepada perencanaan keluarga berkualitas yang nantinya dapat menjadi subjek-subjek pembangunan di negeri ini. Dengan merencanakan jumlah dan jarak kelahiran akan tercipta anak-anak yang berkualitas dan memiliki kompetensi kerja yang layak di masa depan sehingga tidak menjadi beban pembangunan.

Hadir pula dalam pelatihan tersebut Bapak Solekan Syakur dari Perwakilan BKKBN Jawa Timur yang sekaligus menjadi Narasumber. Dalam pengarahannya Beliau menegaskan bahwa pelatihan ini merupakan satu-satunya kegiatan inovatif di Jawa Timur bahkan di Indonesia yang bisa menjadi salah satu solusi masalah jumlah PKB/PLKB yang semakin berkurang. Pelatihan yang diikuti 42 orang PPKB dari 26 Kecamatan di Kabupaten Bojonegoro tersebut berjalan lancar. Peserta mengikuti seluruh rangkaian kegiatan dengan sungguh-sungguh. Suwito, PPKBD Kecamatan Malo, mengaku sangat senang bisa menjadi peserta dalam acara tersebut. Selain tempatnya yang nyaman karena bertempat di Tirta Wana Wisata Dander juga diisi dengan banyak Narasumber dari Propinsi dan kabupaten yang sangat menguasai materi di bidangnya. Semoga dengan lahirnya para PPKBD Koordinator ini semakin mempercepat pencapaian sasaran dan target Program Kependudukan – KB dan Pemberdayaan Perempuan serta Perlindungan Anak di Kabupaten Bojonegoro.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *