Dasar Hukum

  • Tap MPR No.IV/1999 tentang GBHN
  • Undang-undang No. 10 tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera
  • Undang-undang No 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
  • Undang-undang No 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
  • Undang-undang No 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara
  • Undang-undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan pembangunan Nasional
  • Undang-undang No. 52 tahun 2009 tentang perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga
  • Peraturan Pemerintah no. 21 tahun 1994 tentang penyelenggaraan Pembangunan keluarga Sejahtera
  • Peraturan pemerintah no 27 tahun tahun 1994tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan
  • Keputusan Presiden No. 103 tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, dan susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen
  • Keputusan Presiden No. 09 tahun 2004 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, dan susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen
  • Keputusan Presiden No. 110 tahun 2001
  • Peraturan Presiden No.7 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah Nasional (RPJM) 2004-2015
  • Surat Keputusan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan / Kepala BKKBN No.10/HK.010 /B5/2001 tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja BKKBN Pusat
  • Surat Keputusan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan / Kepala BKKBN No.74/HK.010 /B5/2001 tahun 2001 tentang Tata Kerja BKKBN Provinsi dan kabupaten/Kota
  • Peraturan Presiden No. 62 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Kedudukan Badan Kependudukan dan Keluaraga Berencana Nasional
  • Undang-undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
  • Peraturan Presiden No. 26 Tahun 2014 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana
  • Keputusan Presiden No. 26 Tahun 2014 Tentang Hari Keluarga Nasional
  • Peraturan Menteri Kesehatan No. 59 Tahun 2014 Tentang Standart Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan