Program KKBPK Harus Mendapat Perhatian Seluruh Pemerintah Daerah

Program KKBPK Harus Mendapat Perhatian Seluruh Pemerintah Daerah

Tahun 2014 merupakan tahun terakhir pelaksanaan Rencana Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010 – 2014 serta menuju berakhirnya Millenium Developmant Goals (MDGs)  2015 oleh sebab itu Program KKBPK (Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga) harus mendapatkan Perhatian khusus dari seluruh Pemerintah Daerah baik di Provinsi maupun di Kabupaten Kota.

Demikian ditegaskan oleh Kepala BKKBN  Prof. dr. Fasli Jalal, Ph.D. Sp.GK dalam sambutan tertulis yang dibacakan oleh  Deputi Bidang KS PK Dr. Soedibyo Alimoeso, MA pada Rapat Kerja Daerah Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga  Jawa Timur Tahun 2014 di Hotel Garden Palace Surabaya,  27 Februari 2014.

Rakerda dengan tema “Pemantapan Pelaksanaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) tahun 2014 menuju Pencapaian RPJMN (2010 – 2014) dan MDGs” dan didahului dengan pra rakerda tersebut diikuti oleh sekitar 275  orang terdiri dari Kepala SKPD KB Kabupaten/Kota, Kepala dinas Kabupaten/Kota, Kepala Cabang BPJS Kabupaten/Kota, Ketua Koalisi Kependudukan Kabupaten/Kota Mitra Kerja dari usnur LSOM, Organisasi profesi, organisasi pemuda, tokoh agama dan  tokoh masyarakat. Pelaksanaan Rakerda ini merupakan tindaklanjut Rapat Kerja Nasional (Rakernas) BKKBN yang dilaksanakan di Jakarta 12-13 Pebruari 2014.

Masih menurut Kepala BKKBN, selain memahami berbagai arah kebijakan nasional dan program KKBPK itu sendiri, ada beberapa penajaman program dan kegiatan yang akan didiskusikan. Hal ini penting karena sinkronisasi program dan anggaran di Pusat dan di Daerah dapat dilakukan sejak awal tahun ini. Dengan adanya peluncuran buku Proyeksi Penduduk Indonesia tahun 2010 -2035 oleh Presiden RI di Istana negara pada  tanggal 29 Januari 2014, maka salah satu arahan Bapak Presiden RI yang perlu ditindaklanjuti adalah bahwa Proyeksi Penduduk Indonesia Tahun 2010 -2035 harus dijadikan dasar acuan program baik di Pusat maupun di daerah.

Ditambahkan, Program KKBPK sebagai bagian dari pembangunan sosial, budaya dan ekonomi bangsa yang tidak dapat dipisahkan dengan pembangunan sektor terkait lainya akan memberkan kontribusi yang berarti terhadap peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.

“Untuk itu mari kita sikapi dengan meningkatkan komitmen dan dukungan dalam mencapai sasaran-sasaran yang telah disepakati dalam RKP tahun 2014”  ajak  Kepala BKKBN.

Dijelaskan sasaran-sasaran yang harus dicapai BKKBN pada tahun 2014 tersebut antara lain : 1) penurunan angka kelahiran total (TFR) menjadi 2,36 anak per wanita usia subur; 2) meningkatkan angka penggunaan kotrasepsi (CPR) menjadi 60,1 persen; 3) menurunkan angka kebutuhan masyarakat untuk ber –KB yang tidak terpenuhi (unmetneed) menjadi 6,5 persen; 4) meningkatkan peserta KB baru (PB) menjadi 7,5 juta; 5) peserta KB aktif (PA) menjadi 29,8 juta; 6)  Peserta KB baru (PB) keluarga miskin (KPS dan KS 1) menjadi 4,05 juta; 7) peserta KB aktif (PA) keluarga miskin (PKS dan KS 1) menjadi 13,1 juta ; 8) meningkatkan  prosentase peserta KB yang menggunakan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) menjadi 27,5 persen dari semua peserta KB cara modern.

“Dalam rangka pencapaian sasaran-sasaran dalam rencana Kerja BKKBN tahun 2014 tersebut, perlu dilakukan penajaman-penajaman Rencana Aksi dari kebijakan dan kegiatan-kegiatan strategis yang merupakan penguatan atas langkah-langkah askelerasi Program KKB Nasional yang telah disusun sejak tahun 2013” jelas Kepala BKKBN.

Rakerda dibuka oleh Asisten Kesra Pemprov Jatim Dr. H Ashar, MM mewakili Gubernur Jatim, dan ditandai dengan pemukulan gong. Dalam kesempatan itu Asisten Kesra memuji pencapaian LPP Jatim yang mencapai 1,49, dengan demikian satu wanita di Jawa Timur hanya memiliki anak antara satu dan dua. Bapak Asisten juga berharap agar usia perkawinan pertama wanita bisa diupayakan pada usia ideal, 21 tahun, karena hal itu akan sangat mempengaruhi pada kesejahteraan dan  kesehatan .

Sementara itu Plt. Kepala BKKBN Jawa Timur Dra. Suhartuti, MM dalam laporannya  mengatakan bahwa hampir semua indikator KKP (Kontrak Kinerja Pemerintah) Tahun 2013 hasilnya menunjukkan pencapaian yang luar biasa. Yaitu melebihi 100 persen dari KKP 2013. Tak heran dari hasil pencapaian tersebut Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur meraih Juara I Tk.Nasional.    Sampai dengan bulan Desember 2013; pencapaian peserta KB aktif sebesar 124,4 persen dari sasaran 4.915.940,  persentase KB Aktif MKJP sebesar 106,6 persen dari sasaran 1.715.750 askeptor, sedangkan untuk KB Baru Pria tercapai 187,6 persen dari PPM PA pria 71.850 akseptor, sedangkan hasil pencapaian untuk program Ketahanan Keluarga, Kependudukan rata-rata sudah tercapai diatas 100 persen.

“Sudah barang tentu bahwa keberhasilan tersebut berkat bantuan dukungan dan kerja keras semua pihak yang mempunyai komitmen luar biasa dalam membangunan SDM di Jatim, atas nama BKKBN saya menghaturkan penghargaan sebesar-besarnya” ujar Plt. Kepala Perwakilan BKKBN Jatim Suhartuti.

Rakerda ini dimaksudkan untuk mewujudkan komitmen kebijakan dan strategi untuk memenuhi sasaran RKP 2014 dan penguatan kebijakan-kebijakan dalam perumusan rencana strategis BKKBN 2015 -2019.

Pada Rakerda kali ini juga dilaksanakan pelantikan pengurus DPD IPeKB Jatim  dan Pengurus INSAN GENRE JATIM (Ikatan Satuan Generasi berRencana Jawa Timur) serta penyerahan penghargaan kepada SKPD KB Kabupaten/Kota yang pencapaian KKP tahun 2013 tertinggi. 3 SKPD KB Kabupaten/Kota tersebut adalah Kota Blitar, Kabupaten Pamekasan dan Kabupaten Jombang.  (AT/Humas Perwakilan BKKBN Jatim).,

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *