Rakernas I Koalisi Kependudukan Akan di Selenggarakan di Jawa Timur

Rakernas I Koalisi Kependudukan Akan di Selenggarakan di Jawa Timur

Rapat Kerja Nasional I Koalisi Indonesia untuk Kependudukan dan Pembangunan dipastikan akan diselenggarakan di Jawa Timur bulan Nopember 2011. Kepastian ini diperoleh setelah Panitia Pusat Rakernas I Koalisi Indonesia untuk Kependudukan dan Pembangunan  yang dipimpin oleh Ketua Umum-nya DR. Sonny Harry B Harmadi didampingi oleh Pengurus  Daerah Jatim antara lain Ketua Koalisi Kependudukan  dan Pembangunan Jatim Prof. Dr. Kuntoro, MPH, DRPH, dan Djuwartini, SKM, MM serta yang lainnya menghadap Sekdaprov Jatim  DR. H Rasiyo, MSi.

Sekdaprov Jatim DR. H. Rasiyo, MSi  yang juga sebagai Majelis Kependudukan Koalisi Kependudukan dan Pembangunan Jawa Timur menyambut baik diadakannya Rakernas I Koalisi Kependudukan dan Pembangunan di Jawa Timur. Bahkan Sekdaprov mendukung serta mengupayakan biaya yang dibutuhkan untuk Rakernas tersebut.

Ketua Umum Koalisi Indonesia untuk Kependudukan dan Pembangunan  DR. Sonny B Harmadi mengungkapkan bahwa Koalisi Kependudukan kini sudah memiliki pengurus di tingkat provinsi sebanyak  26 provinsi, serta di sekitar 28 Kab/Kota, juga  masih banyak Kab/Kota yang minta diresmikan kepengurusannya. Dengan demikian Rakernas I Koalisi Kependudukan akan diikuti oleh sekitar 500 orang peserta. Diharapkan Rakernas akan dibuka oleh Presiden, serta tiga menteri akan menjadi keynote speakers. Menurut        DR. Sonny B Harmadi  Rakernas akan membicarakan masalah program kerja sampai tahun 2014.

 

Profil Koalisi Kependudukan

Kesepakatan ICPD (International Conference on Population and Development) di Kairo pada tahun 1994, menekankan pada hubungan timbal balik antara kependudukan dan pembangunan untuk mencapai pembangunan berkelanjutan dan strategi untuk mencapai tujuan tersebut. Millennium Development Goals (MDGs) semakin menegaskan keterkaitan antara kebijakan kependudukan dengan pembangunan ekonomi. Sasaran utama MDGs 2015 yaitu memerangi kemiskinan dan kelaparan, mencapai pendidikan dasar untuk semua, menurunkan angka kematian bayi (AKB) dan angka kematian ibu (AKI). Membangun kemitraan dengan semua stakeholder, dimana dalam upaya memerangi kemiskinan tidak akan tercapai apabila tidak memasukkan unsur kependudukan, kesehatan, reproduksi dan pembangunan sumberdaya manusia.

Ada tiga aspek pembangunan berkelanjutan yaitu pertumbuhan ekonomi dan pembangunan sosial yang seimbang, pengendalian pertubuhan penduduk dan pengelolaan lingkungan hidup yang ketiganya harus dikelola secara bersama-sama dan terintegrasi. Ketiga aspek ini merupakan konsep pembangunan berwawasan kependudukan dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan serta menempatkan penduduk sebagai titik sentral kegiatan pembangunan (people centered development).

Indonesia masih dihadapkan kepada berbagai masalah dan tantangan kependudukan yang harus ditangani dan dikendalikan secara cermat. Perkembangan kebijakan kependudukan yang terjadi pada beberapa tahun terakhir ini menunjukkan adanya upaya “membatasi” pelembagaan kependudukan nasional. Seperti diketahui pelembagaan  kebijakan kependudukan merupakan hal penting dalam era otonomi daerah saat ini mengingat bahwa penduduk tetap merupakan titik sentral pembangunan.

Situasi Kependudukan di Indonesia masih banyak masalah-masalah yang harus disentuh dan perlu adanya perhatian antara lain :

  1. Masalah Kependudukan dan KB di Indonesia sangat kompleks, menyangkut kualitas, kuantitas, penyebaran dan pengendalian serta administrasi kependudukan.
  2. Mengurangi kepadatan penduduk melalui penyebaran & pengendalian penduduk/program KB dan memindahkan kutub pertumbuhan pembangunan di tingkat kecamatan sehingga sekaligus mengurangi kemiskinan.
  3. Program kependudukan sesuai dengan kebijakan Pemerintah kedepan adalah program yang pro rakyat, dengan sasaran utama meningkatkan keksejahteraan rakyat dan mengentaskan kemiskinan.
  4. Sinyal bagi program Kependudukan ke depan, saat ini ahli Demografi makin berkurang, karena para ahli Demografi memasuki masa pensiun atau meninggal, sedangkan kader muda kurang berminat.
  5. Perkembangan Program kependudukan ke depan akan menghadapi masalah besar yaitu ledakan penduduk, yang perlu diantisipasi dengan

–          Strategi pengendalian penduduk

–          Memanfaatkan adanya Bonus Demografi.

–          Komitmen yang tinggi dari instansi Pemerintah, swasta dan Masyarakat terhadap masalah kependudukan.

  1. Pembangunan Kependudukan tetap mengandalkan SDM di tingkat lini lapangan, yaitu petugas lapangan dan penyuluh KB (PLKB/PKB) di tingkat Desa. Dengan keterbatasan jumlah yang ada, harus mampu memfasilitasi peningkatan kualitas melalui peningkatan kapasitas dan ketrampilan.
  2. Tindak lanjut pelaksanaan UU No. 52 tahun 2009 tentang “Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga” perlu segera direalisir adanya PP, diharapkan instansi terkait berkoordinasi dan adanya perubahan mindset tentang pentingnya Program Kependudukan.

Mempertimbangkan situasi dan kondisi tersebut maka Koalisi Indonesia untuk Kependudukan dan Pembangunan didirikan. Gagasan ini dituangkan pada seminar dalam rangka memperingati Hari Kependudukan Dunia yang bertemakan “Pembangunan Kependudukan : Agenda yang Terlupakan”, yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 4 Agustus 2003, atas kerja sama Lembaga Demogragi FEUI, BKKBN Pusat, UNFPA dan Yayasan Damandiri. Seminar ini dilanjutkan dengan pembentukan Koalisi Indonesia untuk Kependudukan dan Pembangunan disingkat dengan Koalisi Kependudukan. Koalisi ini dibentuk sebagai wahana untuk menampung aspirasi individu-individu yang peduli terhadap masalah Kependudukan dan Pembangunan di Indonesia yang selanjutnya melakukan KIE (komunikasi, informasi dan edukasi) dan advokasi kepada para penyusun kebijakan, penanggungjawab dan masyarakat umum guna meningkatkan kualitas penduduk yang mana akan di kembangkan pembentukannya di 33 provinsi serta Kabupaten /Kota se Indonesia.

Koalisi Kependudukan Jawa Timur dengan visi menjadikan penduduk sebagai pelaku dan sasaran pembangunan sehingga diperoleh pembangunan dari oleh dan untuk penduduk, sehingga terwujud pembangunan berkelanjutan, diketuai oleh Ketua Umum Prof. Dr. Kuntoro, MPH, DRPH (FKM Unair) dengan personil pengurus lebih dari 80 orang. Diantaranya sebagai pembina Dr. H Soekarwo, SH, M.Hum (Gubernur Jatim), Ketua DPRD Prov. Jatim, Pangdam V Brawijaya dan Kapolda Jawa Timur. Koalisi Kependudukan Jawa Timur diresmikan kepengurusannya oleh Ketua Umum Koalisi Kependudukan Pusat pada tanggal  28 April 2011.  (AT).

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *