RAKORNIS bersama TNI POLRI, Upaya “Temukan” Unmetneed dan Kurangi Pernikahan Dini

RAKORNIS bersama TNI POLRI, Upaya “Temukan” Unmetneed dan Kurangi Pernikahan Dini

Guna meningkatkan pemahaman pengelola dan jejaring mitra kerja serta memadukan kebijakan program dalam penggerakan dan pelayanan program KKB, bulan Maret 2012 ini Perwakilan BKKBN Jawa Timur telah menghelat Rapat Koordinasi Teknis (RAKORNIS) bersama TNI dan POLRI. Tepatnya pada Selasa, (20/03) bertempat di Ruang Lestari Kantor Perwakilan BKKBN Jatim, RAKORNIS yang diikuti kurang lebih 110 peserta dari jajaran TNI dan POLRI di wilayah Jawa Timur ini mengulas berbagai masalah kependudukan dan implikasinya serta duduk bersama dalam mengupayakan pemecahan masalah kependudukan dengan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya program kependudukan dan KB.

 

Problem kependudukan memikili implikasi yang luas terhadap sektor pembangunan lain, sehingga kependudukan layak mendapat perhatian serius dari setiap  program pembangunan. Program Kependudukan dan Keluarga Berencana di era reformasi juga sedikit mengalami penurunan, mengakibatkan  laju pertumbuhan penduduk (LPP) setiap tahunnya bertambah sekitar 1.3 persen, artinya jumlah penduduk Indonesia bertambah kurang lebih 3,2 juta jiwa per tahun. Penduduk besar sangat berpotensi menjadi beban pembangunan, tercermin dari beratnya beban pemerintah pusat dan daerah untuk menyediakan berbagai pelayanan publik seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, lapangan kerja, lingkungan hidup, dan lain sebagainya.

 

Oleh sebab itu, bukan hal yang aneh apabila masalah kependudukan menjadi tanggungjawab semua pihak  untuk mencari dan ikut aktif dalam upaya pemecahannya. Berpijak pada kondisi tersebut, tiap awal tahun BKKBN menyelenggarakan Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) sebagai Evaluasi Program dan pemaparan Rencana Kerja Program tahun berikutnya. RAKERNAS ini kemudian ditindaklanjuti Perwakilan BKKBN masing-masing provinsi dengan pelaksanaan Rapat Kerja Daerah (RAKERDA) Program KKB serta dikerucutkan dalam kegiatan Rapat Koordinasi Teknis (RAKORNIS) dengan masing-masing mitra kerja dan stakeholder untuk menyusun kesepakatan dan perencanaan kegiatan terpadu.

 

“RAKORNIS ini hendaknya dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk mengintefsifkan komunikasi dan koordinasi serta tukar menukar informasi antara sesama peserta rakor, agar kelak hasilnya dapat lebih menyempurnakan konsep penyelenggaraan percepatan pelaksanaan revitalisasi program KB Tahun 2012”  tandas  Aster Kasdam V/Brawijaya Letkol Inf. Arif Buchori,  ketika membacakan Sambutan Pangdam V/ Brawijaya, Pangdam Mayjen TNI Murdjito  pada pembukaan RAKORNIS Selasa lalu. Pangdam juga berharap agar Kerjasama BKKBN dengan TNI/POLRI  dapat mempercepat pencapaian sasaran pembangunan kependudukan dan KB tahun 2015.

RAKORNIS membahas  Evaluasi Kinerja Program KKB Tahun 2011; Evaluasi dan Rencana Program Kerja KKB Tahun 2012 Kodam V/Brawijaya; Rencana Kinerja Program KKB Tahun 2012; Kebijakan dan Strategi Program Dalduk; Kebijakan dan Strategi Program KB/KR; Kebijakan dan Strategi Program KS/PK dan Sinkronisasi Program KKB Dengan Program kerja Masing-masing Mitra Kerja.

Kepala BKKBN Provinsi Jawa Timur, Djuwartini, SKM, MM mengutarakan walaupun RAKORNIS tahun 2012 baru diselenggarakan pada bulan Maret tetapi dalam pelaksanaan kegiatan BKKBN Jatim dengan mitra kerja telah melakukan kegiatan lebih awal, sebagaimana apa yang telah dilaksanakan bersama pada tahun 2011 lalu. Seperti halnya dengan TNI, komitmen – komitmen pimpinan TNI dari jajaran pusat hingga lini lapangan terus berlanjut dalam wujud kegiatan TNI Manunggal KB Kes, dan Bakti Sosial TNI. Bahkan pertengahan Februari ini, Jawa Timur kembali berhasil menorehkan prestasi Rekor MURI dalam pelayanan MOW, yang pertama Kota Kediri yang mencatatkan 654 akseptor dalam  dua hari pelayanan, kemudian Kota Surabaya yang memperoleh  886 akseptor, kemudian disambung  seluruh Kabupaten Kota di Jawa Timur  sehingga MURI mencatat Provinsi Jawa Timur sebagai pemecah rekor pelayanan MOW dengan jumlah akseptor 3850 orang. “Hal ini tidak akan terlaksana tanpa dukungan dan komitmen yang besar dari mitra kerja khususnya TNI beserta jajarannya dari pusat hingga lini lapangan,” jelas Djuwartini.

Kepala BKKBN Jatim menggarisbawahi beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian di Jatim yang pertama yaitu  adanya 8% dari Pasangan Usia Subur sesungguhnya tidak ingin mempunyai anak, tetapi tidak menggunakan alat kontrasepsi atau yang kita kenal dengan istilah unmetneed. Unmet need ini tersebar di seluruh wilayah Jawa Timur dan umumnya ada di wilayah yang sulit diakses teknologi  informasi. Kedua, yakni permasalahan mengenai remaja. Di Jatim hampir 17% dari jumlah penduduknya adalah remaja yang dalam jangka waktu 5 sampai 10 tahun akan menikah. Menurut Djuwartini, saat ini berdasarkan mini survey yang dilakukan BKKBN Jatim, usia kawin pertama wanita di Jatim adalah 20 tahun. Diharapkan usia kawin pertama ini dapat diperlambat lagi pada usia 21 atau 22 tahun. Karena pada usia tersebut seorang wanita telah matang secara fisik dan mental untuk membina keluarga, melahirkan dan merawat anak dengan baik sehingga akan terbentuk keluarga yang berkualitas.  “Olehnya itu kami mohon dukungan dan supportdari jajaran TNI POLRI untuk lebih gencar dalam upaya KIE program KKB, khususnya dalam menemukan unmetneed serta memberikan support mereka untuk membangun keluarga kecil yang berkualitas, serta tidak lupa mengajak generasi muda untuk menghindari pernikahan di usia muda,” imbuhnya. (Humas)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *