RANGSANGAN KB: Tunjangan Petugas Penyuluh Naik Jadi Rp1 Juta

RANGSANGAN KB: Tunjangan Petugas Penyuluh Naik Jadi Rp1 Juta

JAKARTA: Untuk merangsang para penyuluh lapangan keluarga berencana (PL-KB) lebih giat dan bersemangat dalam bekerja, tunjangan fungsional mereka dinaikkan dari Rp450.000 menjadi Rp1 juta per orang.

“Tunjangan fungsional tenaga PLKB ini jauh lebih rendah dibandingkan dengan tunjangan fungsional yang diterima oleh tenaga penyuluh lapangan lainnya, seperti petugas penyuluh lapangan kesehatan yang mencapai Rp1 juta,” kata Kepala BKKBN Sugiri Syarief dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi IX DPR, Kamis 7 Juni 2012.

Menurutnya, selama ini terjadi kesenjangan dalam pemberian tunjangan fungsional tersebut. Bahkan di beberapa kabupaten miskin dan mempunyai dana terbatas, para PL-KB tidak diberi tunjangan.

Sugiri mengatakan selama ini BKKBN agak kesulitan dalam mencari tenaga PL-KB. Masalahnya, lanjutnya, semenjak ada Otonomi Daerah, bila ada tenaga PL-KB yang bagus langsung diambil untuk mengisi jabatan di daerah itu baik untuk kabupaten/kota, atau kecamatan.

“Dengan adanya penambahan tunjangan fungsional ini, diharapkan para tenaga PL-KB nantinya bisa lebih meningkat. Mereka merupakan ujung tombak dari BKKBN dalam pelaksanaan program kependudukan dan keluarga berencana di daerah sampai ke wilayah tertinggal dan terpencil, dan perbatasan (Galcitas)” ungkapnya.

Saat ini jumlah tenaga PL-KB di seluruh Indonesia mencapai 24.000 orang. Idealnya adalah 35.000 orang dengan perhitungan satu orang PL-KB memegang dua desa. Sementara jumlah penduduk saat ini mencapai 240 juta jiwa dengan laju pertumbuhan sebesar 1,49% per tahun.

Kesimpulan hasil rapat tersebut Komisi IX DPR akan memperjuangkan usulan penambahan anggaran RAPBN 2013  melalui kegiatan New Initiative tahan II sebesar Rp150,07 miliar dalam pertemuan yang akan datang.

Komisi IX juga menyetujui dukungan anggaran untuk remunerasi (tunjangan kinerja) pegawai BKKBN tahun 2012 sebesar Rp144,49 miliar. BKKBN juga diminta untuk memberikan perhatian khusus dan pembinaan kepada petugas advokasi KIE, petugas penyuluh KB  desa, petugas PL-KB dan sub klinik terutama  di daerah Galcitas.(bas)

Oleh Rahmayulis Saleh

Bisnis Indonesia (bisnis.com)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *