Serius Garap KB Kepulauan dan Galciltas, Mendongkrak Keikutsertaan ber-KB

Serius Garap KB Kepulauan dan Galciltas, Mendongkrak Keikutsertaan ber-KB

Tidak ingin setengah-setengah dalam menggarap program Kependudukan dan Keluarga Berencana, awal November 2011 ini tepatnya tanggal 7 sampai 9 November, Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur mengadakan Pertemuan Koordinasi Penggarapan Keluarga Berencana Wilayah Kepulauan di Hotel Solaris, Singosari, Malang. Pertemuan ini mengundang Kepala Bidang KBKR, Kepala Bidang KS, serta pejabat yang menangani bidang advokasi KIE di tingkat Kabupaten/ Kota. Kegiatan yang merupakan tindak lanjut dari pertemuan antara BKKBN pusat dengan Perwakilan BKKBN dari 18 provinsi di Indonesia yang memiliki wilayah kepulauan pada 25 Oktober 2011 lalu di Bandung ini dilaksanakan sebagai upaya meningkatkan akses informasi dan kualitas pelayanan program KB di wilayah kepulauan dan di wilayah tertinggal, terpencil serta perbatasan (galciltas) agar keikutsertaaan peserta KB di Jawa Timur meningkat.

Menurut Kasubid Bina Kesertaan KB Jalur Wilayah dan Sasaran Khusus,  Dra. Sri Suparmi, M.Si saat ini angka unmetneed di wilayah kepulauan di Jawa Timur masih cukup tinggi  yakni mencapai 50% lebih dari jumlah total pasangan usia subur (PUS), keikutsertaan peserta KB khususnya MKJP juga masih rendah, usia kawin pertama wanita mayoritas juga masih dibawah 20 tahun, disamping itu kegiatan pembinaan ketahanan serta pemberdayaan keluarga masih minim.  Beberapa hal yang disinyalir menjadi penyebabnya adalah rendahnya akses informasi dan akses pelayanan program Kependudukan dan Keluarga Berencana di wilayah tersebut. Oleh karena itu diselenggarakanlah pertemuan koordinasi di tingkat Jawa Timur ini bersama 6 Kabupaten di Jawa Timur yakni Sumenep, Sampang, Bangkalan, Pamekasan, Gresik dan Probolinggo khusus membahas KB Kepulauan dan pemberdayaan ketahanan keluarga.

Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur, Ibu Djuwartini, SKM, MM yang membuka pertemuan ini secara resmi pada 8 November 2011 menjelaskan, wilayah galciltas dan wilayah khusus cenderung memiliki keterbatasan terhadap akses informasi, demikian pula yang terjadi terhadap informasi program KKB. Tentu saja penerimaan terhadap program – program serta pelayanan KB nya tidak semudah bila dibandingkan dengan masyarakat di wilayah perkotaan. “Olehnya itu, rancangan kegiatan KIE program KKB harus dilaksanakan secara intensif di wilayah-wilayah khusus ini, dan yang terpenting adalah rancangan kegiatan KIE ini harus dibuat secara spesifik, dapat menyesuaikan dengan situasi, kondisi serta kebutuhan di masing-masing wilayah galciltas dan khusus tersebut.” jelas beliau.

Kegiatan ini selain bertujuan untuk sharing mengenai perkembangan program KKB di Kabupaten Kota juga untuk bersama-sama membahas kebijakan-kebijakan KIE serta mengagendakan  kegiatan yang akan dilaksanakan dalam upaya meningkatkan keikutsertaan program KB di wilayah – wilayah khusus ini. Sebelumnya, perlu dilaksanakan pemetaan secara detil terhadap kondisi masyarakat di masing-masing daerah agar dapat dibuat kebijakan maupun program yang dibutuhkan oleh wilayah yang bersangkutan.

Di Jawa Timur,  banyak wilayah kepulauan antara lain Madura, Bawean dan Kangean. Wilayah – wilayah khusus inilah yang diharapkan dapat diintensifkan lagi penggarapan program KKB melalui peningkatan penyampaian KIE dan pelayanan KB berkualitas, yang menitikberatkan pada penggarapanunmetneed, pendewasaan usia kawin wanita atau penundaan kelahiran anak pertama serta dengan penggarapan KB pasca persalinan dan pasca keguguran, untuk meningkatkan keikutsertaan ber-KB. Tidak ketinggalan juga meningkatkan peranan UPPKS, BKB, BKR dan BKL agar ketahanan serta pemberdayaan keluarga dapat dioptimalkan dalam mendukung tercapainya keluarga kecil bahagia sejahtera. (humas)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *