Setiap Daerah Harus Miliki Database

Setiap Daerah Harus Miliki Database

Setiap daerah kabupaten/kota dan provinsi harus memiliki data base yang lengkap agar advokasi dan KIE yang dilakukan bisa berjalan dengan efisien, cepat dan tepat sasaran.Hal tersebut  ditegaskan oleh  Deputy Bidang Advokasi, Penggerakan dan Informasi BKKBN Drs. Pristy Waluyo dalam sambutannya ketika membuka Workshop Pengembangan Advokasi dan KIE Program Kependudukan dan Keluarga Berencana di Daerah Tertinggal, Terpencil dan Perbatasan (Galciltas) bertempat di Hotel Tunjungan Surabaya (22/8).

Data base dimaksud adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan tugas Advokasi dan KIE antara lain tentang media didaerahnya (radio, jumlah media cetak, TV), tentang masyarakat yang ada disitu (pendidikan, kesejahteraan, budaya dll) , para stakeholder, mitra kerja dll. Dengan data base yang lengkap diharapkan ketika melakukan action akan menjadi efisien, cara menyampaikan advokasi dan KIE menjadi pas dengan yang menjadi sasaran.

“Jangan sampai, seperti halnya orang mau menembak tupai yang digunakan senjata M-16, padahal cukup dengan senjata angin saja” ujar Drs. Pristy yang didampingi oleh Kepala Perwakilan BKKBN Jatim Djuwartini, SKM, MM dan Direktur Bina Kesetaraan KB Jalur Wilayah dan Sasaran Khusus dr. Hj. Wiwiek Ekomeini, MM.

Worshop yang diikuti oleh  22 Kasubbid Advokasi dan KIE dan SKPD terpilih, berlangsung selama empat hari. Diharapkan para peserta akan menghasilkan plane of action untuk setiap kabupaten di daerah masing-masing, yang akan dipergunakan untuk Advokasi dan KIE di tahun 2012. (AT).

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *