Sigap Koordinasi di Awal Tahun 2013, Tingkatkan Capaian Program KKB Jatim

Sigap Koordinasi di Awal Tahun 2013, Tingkatkan Capaian Program KKB Jatim

Sepanjang tahun 2012 pelaksanaan program Kependudukan dan Keluarga Berencana di Provinsi Jawa Timur secara umum berjalan dengan baik. Pencapaian peserta KB baru (PB) semua metode di Jawa Timur hingga Desember 2012 mencapai 116,50% dari KKP. Bahkan pencapaian pada Bulan Oktober 2012 tercatat sebesar 100,36%. Demikian pula pencapaian untuk kegiatan Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, Bina Keluarga Lansia, UPPKS dan PIK kesemuanya rata-rata sudah tercapai 100 persen.

Hal tersebut disampaikan Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur, Djuwartini, SKM, MM saat memberi arahan dalam acara Pertemuan Koordinasi bagi Pengelola Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reprodukasi (KBKR), Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga (KSPK) serta Komponen Data dan Informasi SKPD KB Kabupaten/ Kota se-Jawa Timur, Selasa, 22 Januari 2013 lalu di Kantor Perwakilan BKKBN Jawa Timur.
“Hasil ini adalah kerja keras dan kerjasama kita semua dalam pelaksanaan kegiatan. Team Work yang sudah solid ini harus dilanjutkan dan ditingkatkan lagi di tahun 2013. Untuk itu awal tahun 2013 ini, segera dilaksanakan koordinasi untuk membahas strategi operasional, inovasi dan terobosan baru dalam pelaksanaan program KKB untuk meningkatkan capaian baik secara kuantitas maupun kualitasnya,” sambung Djuwartini.

Ada beberapa hal penting yang digaris bawahi Djuwartini untuk mendukung peningkatan capaian program Kependudukan dan Keluarga Berencana (KKB) di Jawa Timur tahun 2013 ini. Pertama, perlu ditingkatkannya pemberian informasi program KKB kepada masyarakat melalui pelaksanan kegiatan KIE (komunikasi informasi edukasi) secara intensif bagi pasangan usia subur. Terutama penggarapan KB metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP), KB pasca persalinan/ pasca keguguran dan KB Jampersal. Hal ini dioptimalkan agar secara signifikan berdampak pada penurunan Total Fertility Rate (TFR) dan angka kelahiran di Jawa Timur.

Kedua, untuk meningkatkan kualitas peserta KB baru, tahun 2013 ini PPM PB di Jawa Timur akan dikelompok-kelompokkan lagi menjadi peserta KB baru (PB) Murni pasca persalinan/ pasca keguguran dan Pelayanan Baru (ganti alat kontrasepsi, cabut atau pasang lagi).
“Diharapkan di tahun 2013 ini, 70 persen dari seluruh kasus persalinan di Jawa Timur terlayani KB, dan 50 persennya adalah KB MKJP,” lanjut wanita berkerudung ini.

Ketiga, yang juga memerlukan perhatian adalah saat ini masih banyak rumah sakit menghadapi kendala dengan peraturan daerah terkait pelayanan KB.
“Menindaklanjuti hal tersebut, Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur telah melayangkan surat dispensasi untuk pelayanan KB kepada Bupati/ Walikota se Jawa Timur dengan tembusan Gubernur Jawa Timur Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, DPRD Kab/ Kota dan SKPD KB Kab/ Kota.  Hal ini diharapkan mendapat respon positif dari pimpinan daerah,” jelasnya.

Keempat, adalah Slogan Dua Anak Cukup. Slogan ini harus lebih gencar lagi disosialisasikan kepada seluruh masyarakat. Mendukung hal ini, pemberian KIE melalui media cetak dan elektronik harus ditingkatkan. KIE atau konseling harus ditujukan langsung pada sasaran, misalnya KIE Genre untuk remaja, KIE MKJP untuk Pasangan Usia Subur dan KIE Kontrasepsi Mantap untuk PUS yang memiliki anak lebih dari dua. Selain itu perlu dilaksanakan pemetaan untuk memudahkan penetapan sasaran pelayanan KB dan alat kontrasepsi yang diminati.   

Tidak ketinggalan kegiatan Pelayanan Serentak pada momentum tertentu akan tetap dilaksanakan. Guna meminimalisir komplikasi saat pelayanan momentum, Djuwartini menghimbau agar dihidupkan kembali Tim Jaga Mutu baik di tingkat Provinsi sampai tingkat  Kabupaten Kota agar dapat berkoordinasi dengan Tim Satgas Melati Kencana sehingga setiap kasus kegagalan atau komplikasi dapat ditangani secepatnya.

“Perlu diperhatikan secara seksama adalah kualitas pelayanan, meliputi konseling baik sebelum maupun sesudah tindakan, kompetensi petugas, kondisi tempat pelayanan, pemberian informed choice dan pemberian informed consent sebelum pelayanan,” tegas Kepala Perwakilan BKKBN Jatim.
Djuwartini  selanjutnya mengingatkan kembali tentang pembentukan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera di wilayah Kabupaten dan Kota. “Minimal ada satu di Kabupaten atau Kota, berikan informasi yang jelas mengenai kegiatan di sana dan lakukan inovasi agar mendapatkan perhatian dari masyarakat sekitar.”  

Ditambambahkan, akan pentingnya pembinaan peserta KB melalui kelompok UPPKS, pengembangan Pusat Informasi dan Konseling (PIK) Remaja melalui berbagai jalur baik sekolah, pramuka, remaja masjid serta untuk terus memantau pengembangan PIK Mahasiswa yang telah terbentuk.

“Selanjutnya, perlu dilaksanakan juga kegiatan pemantapan Reporting Recording (RR) bagi petugas klinik dan PLKB (Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana), untuk mencegah terjadinya kesalahan pengisian formulir laporan sehingga kualitas RR dapat dipertanggungjawabkan,” pungkasnya. (Humas)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *