Surabaya Gelar Rakerda Program KKB

Surabaya Gelar Rakerda Program KKB

Selasa, (03/04) Kota Surabaya menggelar Rakerda Program Kependudukan dan KB Tahun 2012 bertempat di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Kota (BAPPEKO) Surabaya. Dalam Rakerda tersebut ditandatangani MoU antara Kota Surabaya oleh Walikota Surabaya, Tri Rismaharini,  dan Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Nasional  (BKKBN) Provinsi Jawa Timur oleh Kepala BKKBN Jatim, Djuwartini SKM, MM.

Dengan dasar MoU tersebut, Perwakilan BKKBN Provinsi Jatim dapat memberikan dukungan operasionalisasi program KKB di Kota Surabaya antara lain meliputi penyediaan, pengalokasian dana, alat dan obat kontrasepsi serta sarana pendukung kegiatan operasional program KKB sesuai alokasi anggaran dalam DIPA tahun 2012. Disamping itu BKKBN Jatim dapat memfasilitasi KIE, advokasi dan konsultasi penyelenggaraan operasional program KKB; memfasilitasi peningkatan kualitas SDM Pengelola dan pelaksana Program KKB melalui pembinaan orientasi dan pelatihan; serta melaksanakan monitoring dan evaluasi  pelaksanaan program KKB sampai lini lapangan; juga mengembangkan reward system dalam Kinerja pengelolaan program KKB.

Sementara Kota Surabaya khususnya BAPEMAS KB Kota Surabaya selanjutnya bertanggungjawab mengalokasikan dukungan dana operasional (APBD) program KKB secara maksimal; memberikan dukungan SDM secara kualitas maupun kuantitas untuk tenaga struktural/ staf di tingkat Kota dan Tenaga Penyuluh KB serta Kader KB di lini lapangan; Meningkatkan pemberdayaan dan pembinaan kelompok kegiatan UPPKS, BKB, BKR, BKL dan PIK KRR dari segi kualitas maupun kuantitas; juga melaksanakan mekanisme pencatatan pelaporan Klinik KB, Pengendalian lapangan, Pengelolaan Keuangan dan Kontrasepsi secara cepat, tepat dan akurat.

Tahun 2012 ini ada 10 indikator yang digunakan sebagai tolok ukur kinerja pelaksanaan program KKB di kabupaten/ kota yaitu Peserta KB Baru (MKJP dan Non MKJP); Peserta KB Baru Pria; PIK Remaja (Tumbuh, Tegak dan Tegar); Keluarga yang memiliki Balita aktif BKB; Jumlah Kelompok BKB Percontohan; Keluarga yang memiliki Remaja aktif BKR; Jumlah Kelompok BKR Percontohan; Jumlah Kelompok BKL Percontohan; Persentase jumlah PUS keluarga pra sejahtera dan KS I anggota kelompok UPPKS Pra S dan KS I yang menjadi peserta KB serta Indikator Kependudukan.

Dengan MoU ini diharapkan tercipta kerjasama yang sinergis dan saling menguntungkan untuk mencapai tujuan bersama dalam pembangunan program Kependudukan dan Keluarga Berencana di Provinsi Jawa Timur. (Humas)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *