Tahun 2013 Butuh Kinerja Lebih Giat

Tahun 2013 Butuh Kinerja Lebih Giat

Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur Senin 11 Januari 2013  menggelar Pra  Rapat Kerja Daerah (Rakerda) di Hotel Santika Jemursari  Surabaya. Pra Rakerda dengan tema “Dengan Komitmen Bersama, Kita Percepat Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana Menuju Pencapaian MDG’S 2015” dibuka secara resmi oleh Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur Djuwartini, SKM, MM

Secara umum  Pra Rakerda bertujuan untuk mensosialisasikan hasil evaluasi pencapaian program dan anggaran sehingga dapat dimanfaatkan sebagai masukan kebijakan pembangunan KKB.

Pra Rakerda diikuti oleh 77 orang terdiri dari pejabat perwakilan BKKBN Jatim, Kepala SKPD KB Kab/Kota, Materi yang disajikan dalam Pra Rakerda meliputi Arahan Kepala Perwakilan BKKBN Jatim. Evaluasi Pencapaian  Tahun 2012 dan rencana operasional tahun 2013 Program KKB (Mission Centre)  oleh Kepala Bidang Pengendalian Penduduk Perwakilan BKKBN Jawa Timur. Evaluasi Pencapaian Tahun 2012 dan Rencana Operasional Tahun 2013 Program KKB (Service Centre) oleh Kepala Bidang Advokasi, Pergerakan dan Informasi Perwakilan BKKBN Propvinsi Jawa Timur. Testimoni Pembentukan dan Pengelolaan Koalisi Kependudukan di Kabupaten Bojonegoro oleh Ka. SKPD KB Kabupaten Bojonegoro. Testimoni Pelaksanaan Program Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga di Kebupaten Pacitan oleh Ka. SKPD KB Kabupaten Pacitan.

Kepala Perwakilan BKKBN Prov Jatim Djuwartini, SKM, MM pada acara Pra Rakerda mengatakan walaupun pencapaian Jawa Timur tahun 2012 meningkat daripada tahun sebelumnya, tetapi raport kinerja BKKBN secara Nasional mengalami stagnan, hal tersebut menjadikan permasalahan yang cukup serius diberbagai kalangan khususnya tingkat Nasional, oleh karena itu, di tahun 2013  ini membutuhkan kinerja kita semua di Jajaran BKKBN  lebih giat dan keras lagi dalam mendukung target RPJMN akhir tahun 2014 secara nasional.

“Provinsi Jawa  Timur sebagai provinsi penyangga keberhasilan program KB nasional sudah barang tentu banyak hal yang harus disiapkan dan dibenahi bersama sehingga  target Program Kependudukan dan KB Nasional  sesuai  RPJMN  dapat  tercapai,” ungkapnya.

Ada beberapa hal yang ditekankan Kepala Perwakilan BKKBN Prov. Jatim  terkait dengan pengelolaan Program KKB  Tahun 2013 adalah sebagai berikut  :

1)               Diperlukan upaya yang lebih keras dan serius dalam 2 tahun kedepan untuk menurunkan angka TFR,  unmet need  di Jawa Timur. Yang perlu dikaji untuk hasil ini dari KB Baru sebagian dari hasil ganti cara (PA).

2)               Perlu upaya-upaya yang lebih intensif untuk pencapaian Sasaran PB/PA MKJP agar memberikan dampak yang bermakna terhadap penurunan TFR di Jawa Timur. Terutama penggarapan PUS MUPAR dan nilai anak.

3)               Perlu penekanan kembali strategi operasional untuk peningkatan pencapaian PB/PA terutama daerah-daerah potensial di Jawa Timur , terutama Galcitas Sirlau Kumis (Tertinggal, terpencil, perbatasan, pesisir, kepulauan, kumuh dan miskin).

4)               Fokus pencapaian sasaran di wilayah-wilayah yang pencapaian PB/PA KPS dan KS I-nya rendah.

5)               Untuk tahun 2013 program yang telah prioritas penggarapan KB yaitu dengan Akselerasi percepatan penggarapan Program KKB dengan dukungan manajemen yaitu memperbaiki system pelaporan dengan mengadakan pelatihan R/R Klinik juga orientasi petugas R/R Klinik di Kabupaten/Kota, orientasi R/R Dallap juga Pendataan Keluarga yang difokuskan dalam penyelesaian entry MDK yangmana selanjutnya dilakukan Peta PUS sebagai acuan untuk penggarapan Program KB.

6)               Ingin membangun komitmen operasional ke tingkat bawah yaitu dengan melakukan koordinasi dengan Badan PP dan KB Provinsi untuk memfasilitasi KB Post Partum dengan menyediakan fasilitas Pil One Hormone (Excluton) sebanyak 600.000 cycle bagi peserta KB Pasca Persalinan.

7)               Perlu meningkatkan kemandirian untuk kebutuhan alkon 30% disediakan dari APBN, 30 % dari APBD dan 40% dari Pelayanan Swasta.

8)               Perlunya peningkatan kegiatan dengan Revolusi KIE dimana difokuskan KIE yang langsung menyentuh sasaran untuk penggarapan yang lebih optimal misalnya dengan bahasa kearifan lokal.

9)               Perlunya koordinasi dalam Pelayanan KB agar bisa masuk dalam Jamkesmas, Jamkesda dan Jampersal sehingga dana kita yang tersedia hanya untuk penggerakkan saja.

10)               Peningkatan SDM di Lini lapangan dengan membina PLKB dalam memperoleh/penyusunan angka kredit untuk peningkatan jenjang dalam kepangkatan fungsional.

11)               Perlu upaya-upaya yang lebih intensif untuk pencapaian sasaran Keluarga Aktif BKB dan Keuarga Aktif BKR mengingat masih jauhnya sasaran RPJM yang hartus dicapai.

12)               Untuk bidang KS dimana sejalan dengan program pencanangan 10.000 Taman Posyandu maka kegiatan BKB tidak hanya BKB saja tapi ditunjang dengan pelayanan KB. BKR agar disinergiskan dengan PIK Remaja, BKL agar berintegrasi dengan Kelompok Lansia, UPPKS agar dikembangkan sumber dana pengelolaannya tidak hanya mengandalkan bantuan dari APBN melainkan dapat memanfaatkan sumber bantuan modal lainnya. Selain itu agar PusyanGatra dapat segera diimplementasikan di seluruh  Kabupaten/Kota.

13)            Perlunya advokasi kelembagaan dimana setiap Kabupaten/Kota diharapkan membentuk BKKBD.

14)           Klinik-klinik KB yang ada agar dilengkapi dengan sarana kesehatan minimal dilengkapi dengan KIE KIT.  (AT/Humas).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *