THEMATIC MEETING II COUNTRY REPORT ICPD BEYOND 2014, BAHAS ISU KEPENDUDUKAN

THEMATIC MEETING II COUNTRY REPORT ICPD BEYOND 2014, BAHAS ISU KEPENDUDUKAN

Singgasana Hotel Surabaya, Selasa, (18/9) dihelat Thematic Meeting International Conference on Population and Development (ICPD). Acara yang dilaksanakan selama dua hari ini adalah bagian dari penyiapan country report untuk penyusunan draf program of action (POA) ICPD 2014 yang waktunya kurang dari 2 tahun lagi. Dalam wadah ini, dibentuk tim-tim terdiri atas praktisi pendidikan dan kependudukan yang akan menyumbangkan pemikirannya bagi kebijakan kependudukan di Indonesia dan diharapkan dapat rampung akhir Oktober 2012.

Deputi Bidang KSPK BKKBN, Dr. Sudibyo Alimoeso, MA sesaat sebelum membuka acara menyatakan, thematic meeting di Subaya disamping mendiskusikan kependudukan, juga akan membahas isu terkait kesehatan reproduksi. Menurutnya, hal ini akan meningkatkan peran Indonesia dalam pembangunan kependudukan setelah sebelumnya tahun 2011 Indonesia ditetapkan sebagai Ketua Sidang Komisi Kependudukan PBB, dan pada London Summittahun 2012,Presiden Indonesia ditunjuk sebagai co-leader bersama Perdana Menteri Inggris dan Perdana Menteri Liberia untuk mendorong kesadaran seluruh anggota PBB agar memberikan perhatian melalui rencana aksi yang terukur menangani masalah-masalah kependudukan.

Menurut Pak Dib, sapaan akrab Sudibyo, masalah kependudukan dan kesehatan reproduksi, menjadi isu yang tidak bisa diabaikan, namun di daerah gaungnya masih kurang terasa.

“Bisa dibayangkan kalau masalah-masalah kependudukan dan kesehatan reproduksi tidak ditangani dengan sistematis, terencana dan integral,bisa menimbulkan berbagai masalah,” lanjutnya.

Hal ini menjadi bagian tugas pemerintah dan negara sesuai deklarasi London yakni mendukung kelangsunan pembangunan (achieving sustainable development). Yang berarti melakukan segala upaya untuk meningkatkan kesejahteraan manusia secara merata dan berkeadilan, untuk generasi sekarang maupun generasi yang akan datang. Tentu saja hal ini terkait erat dengan program penanggulangan dan pengurangan jumlah penduduk miskin, menjamin hak-hak asasi termasuk keadilan dan kesetaraan gender, serta menjaga kelestarian lingkungan.

“Indikator sukses tidaknya sebuah pemerintah adalah ketika penduduknya memiliki akses yang mudah dalam pelayanan kesehatan, reproduksi, pelayanan informasi, pendidikan, serta terpenuhinya hak-hak pelayanan dasar,” lanjut Sudibyo.

Sementara itu, anggota Komisi IX (Bidang Kesehatan, Kependudukan, Tenaga Kerja dan Transmigrasi) DPR-RI, Dr. Surya Chandra Surapaty, M.Ph, Phd. dalam sambutannya menekankan pentingnya kebijakan kependudukan.

“Masalah kependudukan ini, jangan hanya jadi retorika, UU No. 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, harus segera di implementasikan secara keseluruhan” tegasnya.

“Karena hingga saat ini, masih belum ada policy yang langsung terkait dengan masalah kependudukan, diharapkan melalui pertemuan ini dapat memberikan rekomendasi bagi pemerintah untuk merancang program khusus terkait kependudukan dalam menyongsong MDG’s 2015,” imbuh Surya.

Pertemuan yang dilaksanakan BKKBN bekerjasama dengan UNFPA, instansi pemerintah dan LSM terkait ini, dihadiri oleh pakar dan peneliti bidang kependudukan dari Pusat Pelatihan dan Kerjasama Internasional (PULIN) BKKBN, UNFPA Representative Indonesia, Perwakilan Koalisi Kependudukan Indonesia, Praktisi Pendidikan Demografi Universitas Indonesia dan Universitas Gajah Mada, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementrian Pemberdayaan Perempuan, Kemenakertrans, LIPI, serta youth-lead organizations.

Rekomendasi yang dihasilkan pada forum ini nantinya diharap dapat menjadi prioritas dalam agenda pembangunan khususnya di Indonesia dan juga dunia global untuk mengatasi masalah kependudukan, generasi muda, termasuk juga di dalamnya kesehatan reproduksi. (Humas)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *