10 Kabupaten Kota Sudah Miliki Koalisi Kependukan

10 Kabupaten Kota Sudah Miliki Koalisi Kependukan

“Sudah 10 Kabupaten dan Kota di Jawa Timur memiliki Koalisi Indonesia untuk Kependudukan dan Pembangunan, beberapa Kabupaten dan Kota lainya akan segera membentuk,”

Demikian diungkapkan Kepala Bidang Pengendalian Penduduk Perwakilan BKKBN Jatim Drs. Humphrey Apon, MPA dalam  rapat Konsolidasi Pengurus Koalisi Kependudukan (KK) Prov. Jatim dan Operasional Bidang Pengendalian Penduduk Tahun 2013 di ruang LIBI Perwakilan BKKBN Jatim (31/1).

“Jawa Timur yang terdepan dalam pembentukan KK di kabupaten Kota” ujarnya. Banyaknya KK yang sudah terbentuk di Kabupaten dan Kota se Jatim tak lepas dari kerja keras pengurus KK Jatim yang diketuai oleh Prof. dr. Kuntoro, MPH, Dr.PH yang senantiasa memberikan advokasi di kabupaten kota.

“Uniknya, SK KK dan pelantikan pengurus dilakukan oleh walikota atau bupati setempat” imbuh Humphrey.

Dikatakan lebih lanjut, KK Jawa Timur kini menjadi barometer untuk KK lain di Indonesia. Banyaknya kegiatan yang dilakukan KK Jawa Timur menunjukan  dinamika dan kemajuan KK Jatim. KK Jatim yang kini didukung oleh beberapa instutusi seperti BKKBN dan Dispenduk, diharapkan juga didukung oleh instansi lain terkait.

KK Jatim kini memiliki dua kantor di Dispenduk Jatim dan di BKKBN Jatim. KK Jatim kini juga sudah memiliki media berupa website dan penerbitan bulanan majalah  Warta Kependudukan. Dalam rangka untuk meningkatkan kinerjanya, diadakan pertemuan anggota pengurus sebulan sekali untuk membahas berbagai isu terkini berkaitan dengan masalah-masalah kependudukan.

Saat ini  di Jatim juga sedang dikembangkan Forum Mahasiswa Peduli Kependudukan (Formalinduk) di Unair, ini merupakan suatu bentuk terobosan baru bidang pengendalian penduduk, yaitu suatu wadah aktualisasi bagi mahasiswa/mahasiswi yang memiliki kepedulian tinggi terhadap isu Kependudukan. Rencana lebih lanjut kegiatan ini akan dikembangkan di Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Universitas Negeri Surabaya (UNESA), Universitas Brawijaya Malang (Unibraw) dan Universitas Jember (Unej).

Untuk mendorong semangat mahasiswa jurusan kependudukan juga disediakan bantuan skripsi untuk program S1 sebanyak Rp. 2.500.000,- dan Rp. 4.500.000 untuk program S2.  (AT/Humas).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *