Ada apa dengan kependudukan kita ?

Ada apa dengan kependudukan kita ?

Masalah kependudukan di Indonesia akhir-akhir ini memperoleh sorotan yang bertubi-tubi, karena adanya indikasi: Terjadinya perlambatan penurunan laju pertumbuhan penduduk, Penurunan kualitas penduduk, dan Semakin tak terarahnya pola mobilitas penduduk. Sementara itu, sampai dengan tahun 2015 akibat pertumbuhan penduduk dimasa lalu, jumlah penduduk Indonesia masih akan bertambah lebih dari 4 juta per tahun atau satu Negara “Singapore” dilahirkan per tahun.

Kita masih “beruntung” bahwa rata-rata laju pertumbuhan penduduk per tahun telah dapat diturunkan selama tiga dasawarsa terakhir ini. Rata-rata laju pertumbuhan penduduk di Indonesia antara tahun 1961 – 1971 adalah 2,1 persen, kemudian meningkat menjadi 2.32 persen pada kurun waktu 1971-1980, selanjutnya menurun menjadi 1.97 persen antara kurun waktu 1980-1990 dan turun kembali dengan cukup tajam menjadi 1.48 persen pada kurun waktu 1990-2000. Saat ini diperkirakan angka pertumbuhan penduduk sekitar 1,3 persen per tahun.

Penurunan angka pertumbuhan penduduk ini terutama karena terkendalinya angka fertilitas. Program KB selama 3 dasawarsa berhasil menurunkan angka kelahiran di 1970-an dari 5,6 menjadi 2,6 per wanita pada tahun 2002-03. Keberhasilan tersebut antara lain karena meningkatnya jumlah pasangan usia subur yang menggunakan kontrasepsi, yang dibarengi dengan peningkatan pendididikan, penghasilan, status gizi dan kesehatan penduduk, terutama bagi penduduk perempuan.

Pada tahun 2015, penduduk Indonesia diproyeksikan oleh BPS (2005) menjadi 248,2 juta. Jumlah penduduk tersebut tetap akan meningkat, dan apabila Indonesia berhasil mempertahankan program KB, PBB memproyeksikan pada tahun 2050 penduduk Indonesia akan mencapai sekitar 284,6 juta.

Apabila Indonesia tidak mampu menurunkan angka kelahiran, atau tingkat fertilitasnya konstan, maka oleh PBB penduduk Indonesia tahun 2015 dan 2050 diproyeksikan akan mencapai 251,6 dan 337,8 juta jiwa. Suatu angka yang cukup besar, yang memerlukan daya dukung pertumbuhan ekonomi yang besar.

Setiap tahun, karena berbagai sebab, tidak kurang dari 15,700 wanita di Indonesia yang hamil dan melahirkan meninggal dunia selama proses kehamilan dan melahirkan. Angka kematian bayi atau Infant Mortality Rates (IMR) diperkirakan masih sekitar 35 per 1000 kelahiran hidup, sementara angka kematian ibu melahirkan masih cukup tinggi, meskipun telah bergeser dari angka 309 menjadi 230 per 100.000 kelahiran hidup sejak hampir 10 tahun terakhir tinggi, meskipun telah bergeser dari angka 309 menjadi 230 per 100.000 kelahiran hidup sejak hampir 10 tahun terakhir ini (UNFPA, 2005).

Dari segi pendidikan, dapat dilihat bahwa berdasarkan Sensus Penduduk 2000 terdapat hanya 33.2 persen penduduk yang menamatkan tingkat pendidikan SLTP ke atas. Belum lagi jika kita berbicara tentang produktivitas, etos kerja, kreativitas, derajat kesehatan dan lain sebagainya. Indonesia juga masih mengalami persoalan yang serius dengan kemiskinan. Pada tahun 2003 terdapat sekitar 38.4 juta jiwa (18.2 persen) penduduk yang masih hidup di bawah garis kemiskinan. Pemerintah mentargetkan bahwa persentase penduduk miskin tersebut akan turun menjadi 11.7 persen pada tahun 2015. Berarti pada tahun 2015 masih terdapat sekitar 29 juta penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan (dengan asumsi bahwa jumlah penduduk saat itu adalah 250.1 juta jiwa).

Kondisi tersebut menempatkan kualitas SDM Indoneia (diukur dari HDI- Human Development Index), pada posisi ke 107 diantara 177 negara di didunia, dibawah posisi Vietnam. Dari segi mobilitas penduduk, kita selalu dihadapkan pada masalah bagaimana mengurangi dampak negatif arus perpindahan penduduk ke kota-kota besar, seperti yang terjadi di Jakarta. Perpindahan tenaga kerja ke luar negeri juga tak kalah penting masalahnya. Perlakuan yang kurang manusiawi bagi tenaga kerja perempuan Indonesia di luar-negeri seringkali mendominasi berita-berita media masa, karena akar permasalahannya adalah kualitas tenaga kerja yang rendah dan proses administrasi kependudukan yang tidak dilaksanakan dengan baik.

Apa yang perlu dilakukan?

Tidak mengherankan kalau Presiden SBY pada berbagai kesempatan menyatakan keprihatinannya agar semua pihak melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas penduduk Indonesia termasuk perlunya Revitalisasi program KB nasional. Kesemua ini dimaksudkan agar kebijakan dan upaya yang dilakukan dapat semakin maksimal dalam menurunkan laju pertumbuhan penduduk, meningkatkan kualitas penduduk dan mengendalikan mobilitas internal dan internasional secara terencana dan serius. Disadari sepenuhnya bahwa untuk itu diperlukan komitmen politis yang tinggi dari semua pihak, baik sepenuhnya bahwa untuk itu diperlukan komitmen politis yang tinggi dari semua pihak, baik Pemerintah, Legislatif, sektor swasta dan LSM. Komitmen politis terhadap masalah-masalah kependudukan adalah langkah kunci pada tahap awal dalam revitalisasi kembali pembangunan kependudukan [termasuk KB] di Indonesia.

Menjawab pertanyaan yang paling mendasar tersebut, masalah kependudukan dan KB haruslah ditempatkan sebagai masalah global. Karena itu, masalah ini juga menjadi tanggung jawab semua bangsa. Karena itu pula kita mengikuti dan menandatangani beberapa kesepakatan global agar dapat terlaksana pembangunan dunia yang berkelanjutan. Dari berbagai isu kependudukan yang mendunia tersebut, beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian kita semua adalah:

Pertama, “statement” Kofi Annan, mantan Sekretaris Jendral PBB, sangat menarik. Ada suatu pesan yang sangat kuat, menyemangati seluruh pesan nasional dan global di bidang kependudukan. Apabila kita konsisten dengan berbagai pesan tersebut, berarti semua pihak harus tetap komit untuk menempatkan manusia Indonesia sebagai titik yang paling pusat dalam segenap upaya pembangunan atau kita sebut sebagai “people centered development”. Dengan pesan seperti ini berarti manusia, sebagai insan, harus dibangun kehidupannya, karena begitulah sesungguhnya hakekat pembangunan nasional. Pemahaman ini mengandung maksud bahwa kalau manusia ditempatkan sebagai sumber daya pembangunan berarti mereka harus ditingkatkan kualitas dan kemampuannya untuk mengangkat harkat dan martabatnya. Untuk itu, semua harus mempunyai persepsi yang sama bahwa manusia Indonesia adalah faktor dominan yang ingin kita bangun agar menjadi modal dasar pembangunan yang effektif.

Kedua, semua harus memperbarui komitmen dalam pembangunan kependudukan dan KB. Komitmen ini bukan saja dari sektor pemerintahan, tetapi juga swasta, organisasi profesi, tokoh masyarakat, tokoh agama, LSM dan lainnya. Semua pihak harus saling bahu membahu demi masa depan penduduk dan bangsa Indonesia yang lebih baik. Semua harus menyadari bahwa pemecahan masalah kependudukan ini menuntut usaha yang sungguh-sungguh dari semua harus menyadari bahwa pemecahan masalah kependudukan ini menuntut usaha yang sungguh-sungguh dari semua pihak untuk mengatasinya agar tidak berkelanjutan dan berkembang ke arah yang lebih terpuruk lagi.

Ketiga, sasaran pembangunan harus diarahkan untuk mewujudkan kualitas manusia, keluarga dan masyarakat Indonesia yang maju, mandiri dan sejahtera. Pengalaman telah memberikan pelajaran bahwa suatu bangsa akan maju, mandiri dan sejahtera kalau manusianya berkualitas dan ekonominya kokoh. Oleh karena itu, menghadapi persaingan global dalam tatanan dunia yang tanpa batas ini, selain harus menitik-beratkan pembangunan di bidang ekonomi, juga harus dibarengi dengan peningkatan kualitas penduduk sebagai sumber daya manusia. Kita jelas tidak ingin suatu saat nanti, bangsa kita yang besar ini hanya sebagai penonton saja di rumahnya sendiri.Untuk itulah, ke depan semua pihak harus mempunyai komitmen yang tinggi untuk membangun bangsa yang maju, mandiri dan sejahtera, karena ketiga hal itu tidak selalu berjalan seiring. Dengan sifat-sifat pembangunan yang seperti itulah, dapat dibangun kekuatan dinamis bangsa yang memungkinkan pembangunan yang berkelanjutan.

Keempat, bahwa sesungguhnya tumbuhnya sikap kemandirian bangsa tidak terlepas dari peningkatan peran serta, efisiensi dan produktivitas rakyat. Untuk itu, sudah barang tentu semua pihak harus pandai-pandai dan membiasakan diri mendengarkan aspirasi masyarakat luas. Karena ketiga unsur tersebut merupakan perekat bagi lancarnya pembangunan. Pada masa-masa dimana konsep Negara adalah Negara pemberi kesejahteraan, maka pemerintah mengerjakan hampir seluruh kegiatan untuk menciptakan kesejahteraan rakyatnya, baik di bidang ekonomi maupun non-ekonomi, khususnya ketika sektor masyarakat tidak mampu menyelenggarakan fungsi untuk memenuhi kebutuhannya. Namun, kalau kualitas penduduk dan masyarakat mampu dikembangkan, maka sebagian fungsi pemerintah mulai dapat dialihkan ke masyarakat. Inilah sesungguhnya makna kepemerintahan yang baik, yang mendasari pemikiran tentang masyarakat yang dewasa (madani) atau sering disebut “civil society”.

Kelima, pembangunan kependudukan perlu ditangani secara komprehensif dan dikoordinasikan secara terpadu dalam suatu bentuk kelembagaan yang kredibel dan profesional. Kelembagaan ini sebagai “institutional home” harus dapat menyiapkan kebijakan kependudukan yang pelaksanaannya dapat tersebar di berbagai sektor pembangunan lainnya. Termasuk dalam kaitan ini, bertanggung jawab dalam melakukan assesmen terhadap dampak pembangunan kependudukan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang terhadap pembangunan nasional dan sebaliknya, juga melakukan evaluasi terhadap kemajuan Negara dalam melaksanakannya komitmen internasional di bidang kependudukan. Untuk itu, perlu adanya dukungan peraturan perundang-undangan yang dapat memayungi berbagai kebijakan dan upaya bidang kependudukan di Indonesia.

Penutup
Kita sudah menyatakan komit untuk ikut mensukseskan sasaran yang telah disepakati bersama dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM). Tugas kita memang berat. Kesemuanya ini tentu merupakan pekerjaan besar dan membutuhkan wawasan, kearifan, kesadaran dan ketulusan dari kita semua baik mereka yang berada di pemerintahan maupun masyarakat. Sekali lagi, diperlukan berbagai pikiran-pikiran yang dapat membantu memecahkan berbagai persoalan dan bahan-bahan untuk perumusan perencanaan dan kebijaksanaan pembangunan, khususnya di bidang kependudukan, KB dan pembangunan berkelanjutan. Mudah-mudahan tulisan ini mendapatkan respons yang baik dari masyarakat luas dan dapat menjadi ”triger” untuk akselerasi pembangunan Kependudukan dan KB di Indonesia.

Sumber berita :

http://ifppd.org/detail/detailnews.php?id=11

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *