Dr. Wendy Hartanto, MA : Membangun, Jangan Korbankan Kebutuhan Generasi Akan Datang

Dr. Wendy Hartanto, MA : Membangun, Jangan Korbankan Kebutuhan Generasi Akan Datang

Sejak akhir dekade 1980an Prof. Emil Salim telah menggulirkan ide – ide tentang pembangunan berkelanjutan (sustainable development) yang merujuk pada keseimbangan antara alam (environment) dengan penduduk atau manusia (man). Konsep ini bisa diberikan pengertian sebagai pembangunan untuk memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi yang akan datang dengan merujuk pada tiga pilar yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Demikian disampaikan Deputi Bidang Pengendalian Penduduk BKKBN Dr. Wendy Hartanto, MA ketika memberikan sambutan pada pembukaan Workshop Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan sebagai Dasar Perencanaan Pembangunan Daerah Regional  di Hotel Ibis Surabaya, 25 Nopember 2013.

Selanjutnya dikatakan, Prof. Prijono Tjiptoherijanto menyatakan pembangunan berkelanjutan bermaksud mengembangkan keselarasan baik antara umat manusia dengan alam. Keselarasan tersebut tentunya tidak bersifat tetap, melainkan merupakan suatu proses yang dinamis. Proses pemanfaatan sumberdaya, arah investasi, orientasi pengembangan teknologi, serta perubahan kelembagaan diselenggarakan secara konsisten dengan kebutuhan masa kini dan masa depan. Oleh karena itulah dalam pembangunan berkelanjutan, proses pembangunan ekonomi harus disesuaikan dengan kondisi penduduk serta sumberdaya alam dan lingkungan yang ada di suatu wilayah tertentu, ujarnya.

“Lalu di mana dimensi kependudukan dalam sebuah konsep pembangunan berkelanjutan?, “ tanya Dr.Wendy.

Dikatakan, untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan, harus diwujudkan dulu  kondisi penduduk dan sumberdaya yang kondusif. Kondisi penduduk dan sumber daya yang kondusif tersebut ditandai antara lain Keseimbangan kuantitas, yang mencakup :

  1. a) Keseimbangan struktur umur yang ditunjukkan dengan jumlah penduduk usia produktif yang mampu menanggung penduduk usia non produktif (usia muda dan lansia). Berdasarkan sensus penduduk tahun 2010 (SP 2010) Dependency ratio (DR) secara nasional sebesar 50 dan menurut proyeksi pada tahun 2012 sebesar 54 sedangkan angka ideal DR terendah berkisar 43- 44 yang kemungkinan akan tercapai pada tahun 2020- 2030 (bonus demografi). Untuk wilayah regional II ini, DI Yogyakarta dan Jawa Timur sudah mencapai angka DR ideal sehingga harus bisa memanfaatkan momentum ini untuk meningkatkan perekonomian daerahnya, sedangkan yang masih harus mendapat perhatian serius adalah NTT dimana DR masih di atas 70, sedangkan untuk provinsi yang lain hampir mendekati angka DR nasional.

Hal yang sangat berpengaruh terhadap penurunan angka DR adalah pengendalian penduduk melalui program KB, dimana akhir- akhir ini cenderung mengalami penurunan kinerja akibat adanya desentralisasi BKKBN.

  1. b) Keseimbangan persebaran penduduk, persebaran penduduk di Indonesia masih sangat timpang, di mana penduduk sekitar 57,5% berada di Pulau Jawa dengan luas wilayah hanya 7 % dari luas wilayah Indonesia, 21, 3 % berada di Sumatera, 5 % di Kalimantan, 7,3 % di Sulawesi, 5,5 % di Nusa Tenggara, 1,1% di Maluku, dan 1,5% di Papua. Selain disparitas persebaran penduduk antar pulau, Indonesia kini berada pada fase Su-urbanization atau metropolitan expansion yang ditandai dengan rural depopulation hal ini ditunjukkan dengan presentase penduduk perkotaan mencapai 49,8% yang berarti separuh dari penduduk indonesia bertempat tinggal di kota. Perkembangan kota- kota di Indonesia perlu diarahkan antara lain untuk mendorong terjadinya keseimbangan persebaran penduduk Indonesia (nasional), pemerataan pembangunan dan penguatan integrasi nasional NKRI. Tanpa pengelolaan yang baik akan berdampak buruk pada masalah kependudukan itu sendiri seperti kepadatan penduduk yang tinggi didaerah marginal yang selanjutnya akan berdampak pada permasalahan sosial maupun lingkungan, masalah yang timbul selanjutnya adalah permasalahan administrasi kependudukan (KTP) yang pada akhirnya menghambat untuk akses pelayanan publik. Sedangkan dibidang perekonomian akan mengakibatkan meningkatnya sektor informal dan kemiskinan fisik kota (kekumuhan, dan desa ditengah kota) yang disebabkan gaya hidup pedesaan para migran berpendidikan rendah. Dan yang paling sering kita dengar dewasa ini adalah masalah lingkungan seperti banjir dan pengelolaan tata ruang yang kurang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

“Yang kedua yang harus kita persiapkan adalah kualitas dari sumber daya manusia itu sendiri. Kualitas SDM sering kita lihat dari tiga sektor yaitu pendidikan, kesehatan, dan ekonomi yang kesemuanya terangkum dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pada tahun 2012 IPM Indonesia berada diperingkat 121 dari 187 negara (UNDP,2012)” kata Deputi Bidang Pengendalian Penduduk tersebut.

Dikatakan lebih jauh, di sektor kesehatan menunjukkan gejala yang cukup mengkhawatirkan karena naiknya angka kematian ibu (AKI) menjadi 359/100.000 kelahiran hidup, sedangkan angka kematian anak bayi (AKB) di atas 34 per 1000 kelahiran, Angka Harapan Hidup Indonesia: 68/72 Tahun yang sangat berkaitan erat dengan kondisi sosial ekonomi. Penduduk yang miskin mempunyai derajat kesehatan yang rendah dan masa hidup yang pendek yang disebabkan oleh tingkat kejadian sakit tinggi, kematian anak dan ibu tinggi yang seringkali disebabkan keterbatasan akses layanan kesehatan dan jaminan sosial. Dan yang harus juga menjadi perhatian adalah meningkatnya fenomena peningkatan kasus HIV, terutama penduduk usia produktif terutama pada daerah perbatasan dan terpencil di mana penangananya sangat terbatas dan pemahaman masyarakat akan juga rendah padahal potensi kasus penularan cukup tinggi

Di sektor pendidikan sebenarnya menunjukkan perbaikan, walaupun 66, 21 % penduduk masih berpendidikan rendah. Hal ini dikarenakan antara lain adanya kesenjangan akses terhadap pendidikan menengah ke atas, terutama antar golongan pendapatan, menunjukkan bahwa penduduk miskin belum sepenuhnya mendapatkan akses pendidikan. Penuntasan wajib belajar 9 tahun masih menemui kendala yang dikarenakan faktor ekonomi, faktor budaya seperti kasus- kasus perkawinan usia muda, serta persepsi terhadap pendidikan yang dianggap kurang penting.

Masih menurut Deputi, Kualitas SDM ini juga berimplikasi disektor ketenagakerjaan, Kualitas Sumber Daya Pekerja Indonesia cenderung kurang baik karena didominasi dari lulusan SMA ke bawah sebesar 93,1%. Hal ini menjadikan mereka sebagian besar bekerja di sektor informal dan rentan kemiskinan (contoh: buruh tani, bangunan, industri kecil dan perdagangan). Kualitas SDM ini juga ditunjukkan dengan Persentase buruh/ karyawan/ pegawai menurut tingkat pendidikannya dimana SD ke bawah 23,4 %, SMP 17,5 %, SMA 38,5 % dan Perguruan Tinggi 20.5 % yang tentu saja berimplikasi pada rendahnya produktivitas tenaga kerja Indonesia, kenaikan Upah Minimum selama tidak dibarengi dengan kenaikan produktivitas mereka, berbeda dengan China di mana kenaikan Upah Minimum diikuti dengan peningkatan produktivitasnya.

“Strategi pembangunan yang bertumpu pada pertumbuhan tanpa melihat potensi penduduk serta kondisi sumberdaya alam dan lingkungan yang ada nyatanya tidaklah berlangsung secara berkesinambungan (sustained) tegas Deputi Dr. Wendy Hartanto, MA.

Sementara itu Direktur Analisis Dampak Kependudukan  Drs. Suyono Hadinoto, MSc sebagai penanggungjawab  kegiatan melaporkan kegiatan workshop merupakan kelanjutan dari workshop serupa yang bulan September lalu dilaksanakan di Makassar, Sulawesi Selatan.

“Dari evaluasi terhadap kegiatan yang dilakukan di Makassar terlihat sekali bahwa isu- isu strategis kependudukan kurang menjadi mainstream dari perencanaan dan pembangunan yang dilakukan oleh daerah, seolah- olah belum ada linkage antara penduduk sebagai objek dan subjek pembangunan (people centered development) dengan proses perencanaan dan pembangunan yang dilaksanakan” ujar Drs. Suyono Hadinoto.

Dikatakan, sekaitan dengan hal tersebut, Direktorat Analisis Dampak Kependudukan bersama dengan para mitra kerja mencoba memberikan pemahaman lebih lanjut tentang pembangunan berkelanjutan yang berwawasan kependudukan dan lingkungan kepada para stakeholder perencanaan pembangunan di daerah yang merupakan ujung tombak dalam konsep pembangunan di era otonomi.

Dilaporkan,  jumlah peserta workshop sebanyak 159 peserta yang berasal dari 7 Provinsi antara lain Jawa Timur sebagai tuan rumah, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur serta beberapa mitra kerja. Adapun asal instansinya adalah Perwakilan  BKKBN 7 provinsi, Bappeda Kabupaten dan Kota, SKPDKB Kabupaten dan Kota, serta akademisi dan mitra kerja terkait. Turut hadir dan memberikan sambutan selamat datang PLT. Kepala Perwakilan BKKBN Jawa Timur. Dra. Suhartuti MM. (AT/Humas).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *