Gandeng Kepala KUA dan Penghulu dari 6 Kabupaten, Galakkan KIE KB Kepulauan

Gandeng Kepala KUA dan Penghulu dari 6 Kabupaten, Galakkan KIE KB Kepulauan

Selasa, (22/12) BKKBN Provinsi Jawa Timur menyelenggarakan Need AssesmentPenyusunan Panduan Khusus Penggarapan KB di Daerah Tertinggal Kepulauan Tahun 2011 bertempat di  Oval Hotel Surabaya. Kegiatan yang dilaksanakan selama tiga hari ini pada dasarnya adalah sebuah bentuk KIE (komunikasi, informasi dan edukasi) KB yang ditujukan secara khusus untuk Kepala KUA dan Penghulu dari enam Kabupaten yang mempunyai wilayah kepulauan dan khusus yaitu Sumenep, Pamekasan, Sampang, Bangkalan, Gresik dan Probolinggo. Pentingnya KIE program KB kepada Kepala KUA dan Penghulu dikarenakan tokoh-tokoh inilah  yang langsung bersentuhan dengan masyarakat di daerah kepulauan dan khusus. Melalui kemitraan yang kuat dengan Kepala KUA dan Penghulu diharapkan dapat membantu BKKBN Provinsi Jawa Timur dalam kegiatan KIEProgram KKB kepada masyarakat melalui penyuluhan pranikah, khususnya dalam mempersiapkan kehidupan berumah tangga, merencanakan kelahiran juga penundaan kelahiran anak pertama sampai pada upaya peningkatan ketahanan keluarga.

Sesuai UU no 52 Tahun 2009 tentang Kependudukan dan Keluarga Berencana  nomenklatur BKKBN berubah, yang awalnya fokus pada Keluarga Berencana kemudian ditambah dengan agenda baru yakni penyerasian kebijakan kependudukan. BKKBN pun melakukan revitalisasi program kependudukan dan keluarga berencana dengan menitikberatkan pada pembangunan kualitas penduduk. Salah satu implementasinya, saat ini BKKBN mulai mengembangkan penggarapan program Kependudukan dan Keluarga Berencana (KKB) di daerah kepulauan dan daerah khusus secara intensif. Upaya ini dilakukan menilik kondisi daerah kepulauan dan daerah khusus yang minim akses terhadap informasi, pelayanan kesehatan, pendidikan dan ekonomi. Permasalahan kependudukan yang kerapkali terjadi di daerah kepulauan ini adalah masih rendahnya usia kawin pertama wanita, tingginya angka unmetneed, minimnya partisipasi pria dalam ber-KB, rendahnya upaya ketahan keluarga serta terbatasnya akses pelayanan dan informasi program KKB yang mengakibatkan pencapaian peserta KB di daerah ini juga tidak optimal.

Sedangkan sejak era reformasi banyak keterbatasan yang menjadi kendala dalam penggarapan program kependudukan dan keluarga berencana, antara lain kian menyusutnya jumlah penyuluh KB di lapangan ditambah lagi kurangnya komitmen pemegang kebijakan wilayah kabupaten kota terhadap program KKB sebagai salah satu dampak berlakunya otonomi daerah.

Menyikapi hal ini, BKKBN Jawa Timur pun segera  menggandeng para mitra salah satunya dengan Kementrian Agama Kanwil Jawa Timur yang memiliki andil besar dalam pengembangan dan pemantapan moral penduduk melalui pembinaan agama. Kali ini sasarannya difokuskan pada Kepala KUA dan Penghulu.  Ajakan bermitra ini pun disambut baik mengingat sejarah panjang antara BKKBN dengan Kementrian Agama yang sebelum era reformasi terjalin erat dalam upaya penyuluhan dan penguatan keluarga kecil bahagia sejahtera.

Kepala Bidang Urais (Urusan Agama Islam) H. Nurcholis, SH, M.Ag mewakili Kakanwil Kemenag Jatim mengutarakan dalam sambutannya, angka perceraian saat ini sudah pada tingkat yang mengkhawatirkan. Padahal perceraian membawa dampak yang sangat negatif, utamanya bagi anak yang notabene merupakan generasi penerus bangsa. Disinilah peran Kepala KUA dan Penghulu sebagai ujung tombak bimbingan masyarakat dapat  dioptimalkan untuk memberikan  penyuluhan pranikah pada calon pengantin agar mantap melangkah ke jenjang pernikahan. Hal ini juga selaras dengan program BKKBN yang mengutamakan pembangunan keluarga sebagai langkah dalam memajukan bangsa. “Keluarga merupakan soko guru bangsa, jika keluarga-keluarga yang terbentuk di negara kita ini adalah keluarga yang baik, maka akan tercipta pula negara yang baik dan berkualitas”, tegas beliau.

Ini juga merupakan tindak lanjut dari Mou antara BKKBN Pusat dan Kementrian Agama pada 4 Agustus 2011 lalu dimana salah satu isinya adalah Kementerian Agama beserta jajaran dapat membantu dalam melakukan pendekatan kepada para tokoh agama dan sosialisasi Program Pendidikan Kependudukan dan KB kepada masyarakat.

Need Assesment 2011 ini membekali Kepala KUA dan Penghulu dengan materi Advokasi KIE dalam Pendewasaan Usia Perkawinan dan Unmetneed, Optimalisasi Kesehatan Reproduksi untuk Peningkatan Kualitas Keluarga, Kebijakan Strategi Program KBKR, Kebijakan Strategi Program KSPK serta Peran Agama dalam Pemantapan Keluarga Sakinah. Dalam kegiatan ini Kepala KUA dan Penghulu juga membuat rencana tindak lanjut serta panduan pelaksanaan teknis dalam KIE Program KB sehingga dapat memantapkan langkah selanjutnya dalam membantu sosialisasi program KKB sekembalinya ke daerahnya masing-masing.

Kepala BKKBN Provinsi Jawa Timur, Djuwartini, SKM, MM dalam sambutannya mengungkapkan, Sensuspenduduk 2010 mencatat penduduk Jawa Timur berjumlah 37.476.757 jiwa. Angka ini  menempatkan Jawa Timur pada urutan ke 2 dari 33 provinsi diIndonesia dengan penduduk terbanyak setelah Provinsi Jawa Barat yang berpenduduk 42 juta jiwa. Melalui penggarapan KB Kepulauan dan daerah khusus ini diupayakan usaha pengendalian laju pertumbuhan penduduk dan peningkatan kualitas penduduk yang dapat ditempuh antara lain melalui akses yang lebih mudah dalam informasi dan pelayanan KB, pendewasaan usia kawin pertama bagi wanita, penyiapan kehidupan rumah tangga bagi para remaja agar siap secara fisik, dan mental dalam menghadapi dunia perkawinan, penundaan kelahiran anak pertama bagi pasangan yang terlanjur menikah pada usia muda, dan juga melalui upaya peningkatan ketahanan keluarga (BKB, BKR, BKL dan UPPKS). BKKBN Jawa Timur dalam waktu dekat juga akan mengupayakan terbentuknya Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera, wadah ini nantinya berfungsi sebagai jujugan masyarakat untuk pusat pelayanan dan konseling antara lain dalam manajemen keuangan keluarga, merencanakan kelahiran sampai pada pola pengasuhan anak. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan ketahanan keluarga sehingga nantinya akan melahirkan anak-anak yang berkualitas. “Olehnya itu kali ini kami mengajak Kepala KUA dan penghulu untuk bersama – sama melakukan KIE program KKB, giatkan penyuluhan pada calon pengantin dan tingkatkan ketrampilan pranikah, agar bangsa kita memiliki keluarga-keluarga yang baik serta keturunan yang berkualitas”.  jelas beliau. (humas)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *