Indonesia dan Filipina Sepakati Kerja Sama Kependudukan, KB, KIA, KRR, dan Gender

Indonesia dan Filipina Sepakati Kerja Sama Kependudukan, KB, KIA, KRR, dan Gender

 

BKKBN, Manila, 30 Agustus 2012 – Sebagai salah satu anggota PBB, Indonesia berkomitmen untuk mencapai tujuan pembangunan milenium (Millennium Development Goals – MDGs). MDGs adalah 8 tujuan pembangunan yang merupakan upaya pemenuhan hak-hak dasar kebutuhan manusia melalui komitmen bersama yang disepakati oleh 189 negara anggota PBB pada tahun 2000 untuk menyejahterakan masyarakat.

Demikian pernyataan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Sugiri Syarief dalam konferensi pers sesaat setelah penandatangan Nota Kesepahaman Bersama (Memorandum of Understanding – MoU) antara Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dengan The Republic of Philippines Commission on Population (PopCom) atau Komisi Kependudukan Filipina di Manila Hotel, Manila, Filipina, hari ini. Pihak PopCom diwakili oleh Thomas M. Osias, Executive Director.

Sugiri Syarief dan Thomas M. Osias memberikan penjelasan kepada jurnalis yang hadir bahwa penandatanganan kerja sama tersebut merupakan pengesahan Kerja Sama Selatan-Selatan (South-South Cooperation – SSC) yang berlangsung atas dukungan Dana PBB untuk Kependudukan (United Nations for Population Funds – UNFPA) Indonesia dan Filipina. UNFPA Indonesia dan Filipina telah memasukkan prakarsa Kerja SSC dalam program masing-masing negara.

Sugiri Syarief dan Thomas M. Osias menguraikan lebih lanjut mengenai prakarsa SSC. Tujuan utama prakarsa SSC adalah untuk memperkuat kapasitas masing-masing negara, berbagi dan menerapkan praktik-praktik yang baik dalam keluarga berencana, kesehatan ibu, neonatal dan anak (maternal, neonatal, and child health – MNCH), kesehatan reproduksi remaja (KRR), gender dan budaya (gender and culture – G & C), serta advokasi strategis untuk RUU Keadilan dan Kesetaraan Gender antara Indonesia dan Filipina yang akan dilaksanakan untuk periode lima tahun (2012-2017). Praktik-praktik dimaksud adalah praktik yang efektif dan berbiaya rendah, yang dapat diterapkan dan ditingkatkan dalam konteks sosial praktik-praktik tersebut. Tujuan akhir dari prakarsa ini adalah untuk memberikan kontribusi terhadap pencapaian MDG 5a dan b, yaitu mengurangi sampai tiga perempat angka kematian ibu (AKI) antara 1990 – 2015 dan mencapai akses universal terhadap kesehatan reproduksi. Daerah Otonom Muslim Mindanao (Autonomous Region Mulim Mindanao – ARMM) dipilih sebagai salah satu wilayah sasaran dengan pertimbangan wilayah tersebut merupakan wilayah yang belum memiliki kesetaraan gender serta lemah dalam pelaksanaan program KB dan kesehatan reproduksi.

BKKBN adalah lembaga pemerintah non kementerian (LPNK) Indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan pengendalian penduduk dan menyelenggarakan keluarga berencana (KB). Selama lebih dari empat dekade, BKKBN telah menyelenggarakan program KB dengan melibatkan partisipasi semua komponen bangsa, baik tokoh adat, tokoh budaya, tokoh agama, LSM, maupun instansi terkait. Keberhasilan dalam melakukan strategi program KB inilah, khususnya bermitra dengan lembaga-lembaga berbasis Islam dan para pemuka agama Islam dalam hal kegiatan advokasi dan KIE (komunikasi, informasi dan edukasi) KB kepada masyarakat, yang ditawarkan sebagai contoh untuk diadopsi oleh Filipina.

Sugiri Syarief menerangkan bahwa mitra-mitra utama BKKBN dalam prakarsa SSC ini adalah Kementerian Agama (Kemenag); Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU), dua organisasi Islam terbesar di Indonesia; Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI); dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Sementara itu, Forum Parlemen Indonesia untuk Kependudukan dan Pembangunan, disingkat Forum Parlemen, adalah mitra BKKBN yang menangani pemberian dukungan bagi anggota parlemen dan advokat LSM perempuan dalam menyusun RUU Keadilan dan Kesetaraan Gender.
PopCom adalah lembaga yang bertugas sebagai pusat koordinasi dan pembuatan kebijakan pemerintah Filipina di bidang kependudukan. PopCom memiliki Dewan Komisaris yang beranggotakan 11 pejabat pemerintah (menteri, direktur jenderal dan rektor) dan 3 wakil sektor swasta yang dipimpin oleh Menteri Kesehatan. Sekretariat PopCom dipimpin oleh seorang Executive Director, yang saat ini dijabat oleh Thomas M. Osias.

Executive Director PopCom Thomas M. Osias menjelaskan bahwa, seperti BKKBN, PopCom bermitra dengan para pengambil keputusan, pelaksana program, tokoh masyarakat, dan masyarakat sipil. Dalam pelaksanaan prakarsa SSC ini, PopCom akan bermitra dengan Departemen Kesehatan ARMM, Komisi Muslim Filipina (Commission on Muslim Filipinos – CMF), Majelis Darul Ifta (Darul Ifta Assemblyl, majelis tokoh Muslim), Konferensi Ulama Filipina (the Ulama Conference of the Philippines – UCP), Noorus Salam (jaringan tokoh perempuan Muslim dan tokoh perempuan non-Muslim pemimpin masyarakat sipil dan lembaga pemerintah), dan Komite Legislator Filipina untuk Kependudukan dan Pembangunan (the Philippines  Legislator’s Committee for Population and Development – PLCPD). PopCom juga akan berkolaborasi dengan kantor Gubernur ARMM dan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Department of Interior and Local Government – DILG) khususnya Liga Walikota di ARMM.

Sebelum penandatanganan MoU hari ini, pada bulan April dan Mei 2012 delegasi Indonesia dan Filipina telah bertemu untuk menentukan parameter kemitraan. Kegiatan-kegiatan sekaitan dengan prakarsa SSC selanjutnya akan diputuskan setelah asesmen tingkat tinggi bilateral yang dilakukan oleh para mitra pada bulan Desember 2013. Kegiatan-kegiatan utama yang akan dilakukan pada tahun pertama prakarsa SSC meliputi pelatihan KB dan kespro (di Indonesia) dan KRR (di Filipina), yaitu implementasi rencana aksi di daerah-daerah tertentu; monitoring dan evaluasi; asesmen hasil monitoring dan evaluasi sebagai masukan bagi tindakan berikutnya; pertemuan tingkat tinggi; magang; pertukaran kunjungan/dialog antara ulama dan tokoh Muslim; dan perencanaan strategis advokasi yang efektif untuk RUU Keadilan dan Kesetaraan Gender.

Mewakili BKKBN, Pusat Pelatihan dan Kerja Sama Internasional Kependudukan dan Keluarga Berencana (Pulin) dan mitra-mitranya akan menyelenggarakan pelatihan kepemimpinan strategis pada bulan November 2012 bagi tim ARMM. Tim ARMM ini terdiri atas tokoh Muslim laki-laki dan perempuan, pejabat pemerintah lokal, penyedia layanan kesehatan, dan LSM. Para peserta diharapkan dapat mengembangkan rencana aksi yang akan dilaksanakan sekembalinya mereka ke kota masing-masing. Penerapan rencana aksi ini akan dimonitor dan dievaluasi. Hasil monitoring dan evaluasi penerapan rencana aksi akan dibahas dalam pertemuan tingkat tinggi.

Di sisi lain, PopCom dan mitra-mitranya akan merancang dan menyelenggarakan pelatihan KRR yang tepat bagi pejabat pemerintah daerah Indonesia, tokoh pemuda, penyedia layanan kesehatan, LSM, dan tokoh muslim pada Februari 2013. Para peserta juga akan mengembangkan rencana aksi yang akan dilaksanakan, dipantau, dan dievaluasi. Hasil monitoring dan evaluasi penerapan rencana aksi tersebut akan dibahas dalam pertemuan tingkat tinggi.
BKKBN dan PopCom akan menerima beberapa peserta magang pemaduan program KB dan KRR yang mendalam. Ulama Indonesia dan tokoh Muslim Filipina akan melaksanakan pertukaran kunjungan. Kunjungan-kunjungan ini akan berisi diskusi dan berbagi perspektif tentang gender, KB, dan kespro. Selain itu, karena saat ini kelompok perempuan Indonesia menghadapi tantangan dalam penyusunan RUU Keadilan dan Kesetaraan Gender, maka PLCPD dan para legislator Filipina yang membantu meloloskan Magna Carta Perempuan pada tahun 2009 akan mengadakan kegiatan perencanaan strategis advokasi yang efektif untuk penyusunan undang-undang bagi Forum Parlemen, anggota parlemen Indonesia, dan advokat perempuan.

Untuk meninjau rencana, menilai prestasi, dan mengatur arah prakarsa SSC, akan dibentuk sebuah Komite Pengarah Dua Negara yang dipimpin oleh mitra nasional dan difasilitasi oleh UNFPA Indonesia dan Filipina. Sementara itu, untuk mengawasi kegiatan dan arah para mitra prakarsa SSC, juga akan dibentuk Komite Pengarah Nasional dan Kelompok Kerja Teknis. (UK/AH/AT)

Sumber : Siaran Pers BKKBN

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *