Integrasi Parameter Kependudukan kedalam RPJMD Kabupaten Bojonegoro Tahun 2013-2018

Integrasi Parameter Kependudukan kedalam RPJMD Kabupaten Bojonegoro Tahun 2013-2018

 Senin, 19 Mei 2014 kemarin Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bojonegoro kedatangan tamu istimewa, yaitu Bapak Dr. Sunarto, MPA dan rombongan. Beliau yang sekarang menjabat Direktur Pemaduan Kebijakan Pengendalian Penduduk BKKBN ini bermaksud melakukan pemantauan pelaksanaan program kependudukan di Kabupaten Bojonegoro. Rombongan tiba di Bojonegoro tepat pukul 13.30 WIB didampingi oleh Kepala Sub Bidang Penetapan Parameter Kependudukan Perwakilan BBKBN Jawa Timur, Nyigit Wudi Amini, S. Sos, M.Sc.

Acara diskusi santai yang bertempat di ruang pertemuan Badan PPKB Kabupaten Bojonegoro tersebut dipimpin langsung oleh dr. Hj. Anik Yuliarsih, M.Si. Diskusi berjalan cukup gayeng dengan materi Integrasi Parameter Kependudukan kedalam RPJMD Kabupaten Bojonegoro Tahun 2013-2018. Bapak Direktur sangat tertarik dengan keberhasilan Badan PPKB memasukkan parameter kependudukan kedalam RPJMD. dr. Anik menyampaikan bahwa keberhasilan tersebut tidak terlepas dari usaha yang keras dari semua pihak termasuk Koalisi Kependudukan dalam melakukan advokasi kepada Bappeda dan Pimpinan Daerah. Seperti diketahui bersama bahwa di Kabupaten Bojonegoro telah terbentuk Koalisi Kependudukan serta Forum Data dan Informasi Daerah yang sangat membantu dalam melakukan advokasi dan KIE.

Parameter kependudukan yang berhasil dimasukkan kedalam RPJMD Kabupaten Bojonegoro ada 22 indikator, 17 indikator Keluarga Berencana  Keluarga Sejahtera dan 5 indikator Pemberdayaan dan Perlindungan Anak. 17 indikator tersebut diantaranya yaitu Laju Pertumbuhan Penduduk, Total Fertility Rate, General Fertility Rate, Child Women Ratio, cakupan data mikro keluarga, cakupan PUS menjadi Peserta KB Aktf, cakupan PUS ingin ber-KB tidak terpenuhi (Unmet Need), partisipasi pria dalam kesertaan ber-KB, cakupan PUS yang istrinya dibawah 20 tahun, cakupan anggota BKB yang ber-KB, cakupan anggota BKR yang ber-KB, cakupan anggota BKL yang ber-KB, cakupan PUS anggota kelompok UPPKS yang ber-KB, cakupan penerima modal kelompok UPPKS, persentase tahapan keluarga sejahtera, ratio PKB/ PLKB per desa dan jumlah perjanjian kerja sama dengan mitra kerja. Selain itu untuk urusan kependudukan di Kabupaten Bojonegoro sudah bisa teranggarkan oleh APBD, yaitu di rekening Program Kependudukan dan KB, kegiatan Penyerasian Pengendalian Pendudukan dan Program KB serta kegiatan Penyerasian Kebijakan Pembangunan dengan Kebijakan Pembangunan Kependudukan dan KB. Semua keberhasilan tersebut tentu tidak terlepas dari peran Bupati Bojonegoro yang sangat concern terhadap permasalahan kependudukan. Beliau memiliki semangat yang luar biasa dalam upaya mewujudkan kesejahteraan penduduk. Pandangan Beliau bahwa kemajuan pembangunan di segala bidang tidak banyak memberikan kontribusi kepada kesejahteraan jika pertambahan penduduk tidak bisa dikendalikan. Karena itulah Beliau sepakat untuk memasukkan parameter kependudukan kedalam dokumen RPJMD Kabupaten Bojonegoro Tahun 2013-2018. (Proglap_BPPKBBJN)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *