IPKB Diharapkan Mampu Melakukan Advokasi Kepada Pemda

IPKB Diharapkan Mampu Melakukan Advokasi Kepada Pemda

“Peran Ikatan Penulis Keluarga Berencana (IPKB) yang notabene adalah insan pers diharapkan mampu melakukan advokasi kepada pemerintah daerah demi terwujudnya peraturan Daerah yang berwawasan Kependudukan dan KB khususnya Kelembagaan Kependudukan dan KB,” harap Kepala BKKBN Dr. dr. Sugiri Syarief, MPA pada acara Pembukaan Rakernas IPKB di Batam Kepulauan Riau (8/12).

Rakernas dengan tema “Menggagas Peraturan Daerah tentang Kependudukan dan KB’” berlangsung empat hari diikuti oleh pengurus IPKB, bidang Advokasi dan Bidang Humas BKKBN dari  seluruh Provinsi di Indonesia.

Sugiri menjelaskan, UU No 52/2009 secara tegas memberi perintah kepada pemerintah daerah untuk mengambil peran yang strategis dalamprogram kependudukan dan keluarga berrencana (KKB).

Sebagai tindak lanjut UU No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga pasal 54, dalam rangka pengendalian penduduk dan penyelenggaraan KB, pemerintah daerah membentuk Badan Kependudukan dan keluarga Berencana Daerah (BKKBD) di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, untuk ikut bertanggung jawab bersama-sama dengan pemerintah (pusat) dalam program kependudukan dan pembangunan keluarga.

“Fakta di lapangan menunjukkan meskipun telah ada UU No 52/2009, hanya sedikit pemda yang telah mengimplementasikan undang-undang tersebut,” katanya.

Komitmen politik pemerintah daerah yang masih rendah, praktis bakal bermuara pada kualitas hasil legislasi dan budjeting. Dampak yang timbul adalah kemungkinan terjadinya  pelayanan yang  tidak maksimal dan partisipasi masyarakat tidak terkoordinir dengan baik.

Untuk itu Sugiri berharap, pers khususnya IPKB sebagai salah satu faktor pendukung utama dalam percepatan pembangunan di daerah, mampu mengambil peran dalam penyampaian warta pembangunan yang mengarah kepada advokasi kepada pemerintah daerah demi terwujudnya Peraturan Daerah yang berwawasan Kependudukan dan KB khusunya Kelembagaan Kependudukan dan KB.

Rakernas diisi dengan Diskusi panel dengan narasumber Dr. Sudibyo Alimoeso, M.Si (Sekretaris Utama BKKBN) dengan judul makalah “Membedah UU No. 52 Tahun 2009 Terkait Penyelenggaraan KKB di Daerah”, Sri Rahayu dari Anggota Komisi IX DPR RI dengan makalah “Politik Hukum No. 52 Tahun 2009, Robert Iwan Loriaux (Kepala Bappeda Provinsi Kepulauan Riau) dengan judul makalah “ Peran Pemerintah Daerah  dalam Mendukung Pelaksanaan Program KKB : Studi Kasus Provinsi Kepulauan Riau” serta makalah dari H. Murdoko, SH (Ketua Provinsi Jawa Tengah) dengan judul “Mendorong Perda Terbentuknya BKKB Daerah : Studi Kasus Provinsi Jawa Tengah”.

Dalam Rakernas IPKB yang dipimpin oleh Ketua IPKB  Dr. Bambang Sadono, SH, MH dihasilkan tiga rekomendasi. Dalam sambutan pembukaan Bambang Sadono mengusulkan nama Ikatan Penulis Keluarga Berencana (IPKB)  dirubah menjadi IPKKB (Ikatan Penulis Kependudukan dan Keluarga Berencana) .

Rakernas IPKB 2011 Hasilkan Tiga Rekomendasi

Rapat Kerja Nasional Ikatan Penulis Keluarga Berencana (Rakernas IPKB) 2011 yang berlangsung di Batam, Kepulauan Riau pada 8-11 Desember 2011 berhasil menelorkan tiga rekomendasi.

Pertama, mendesak, kementerian yang terkait untuk merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 tahun 2007, dan PP Nomor 41 tahun 2007, agar sesuai dengan semangat Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 (tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga).

Kedua, meminta perhatian, komitmen dan dukungan gubernur, bupati/walikota dan pimpinan DPRD provinsi, kabupaten/kota untuk membentuk Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah (BKKBD) di masing-masing di provinsi dan kabupaten/kota.

Ketiga, untuk lebih menjamin keberhasilan pengendalian pertumbuhan penduduk melalui program kependudukan dan KB di Indonesia, status kelembagaan BKKBN harus berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Presiden.

Kedepan kelembagaan yang mengurus masalah kependudukan dan keluarga berencana harus merupakan sebuah lembaga kementerian.

Rekomendasi ini dibuat atas dasar kesadaran pengurus dan anggota Ikatan Penulis Keluarga Berencana (IPKB) seluruh Indonesia untuk mewujudkan keluarga Indonesia yang sehat, mendiri dan sejahtera.

Rakernas IPKB 2011 antara lain diisi dengan seminar bertema ‘Menggagas Peraturan Daerah tentang Kelembagaan Kependudukan dan Keluarga Berencana’.

Para penyaji adalah anggota Komisi IX DPR RI, Sekretaris Utama BKKBN, Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah, Kepala Bappeda Provinsi Kepulauan Riau. Selain paparan para penyaji, dinamika yang berkembang di dalam diskusi juga dijadikan acuan lahirnya rekomendasi tersebut.  (AT/humas)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *