Jajaran TNI Setia Dukung Program KKB

Jajaran TNI Setia Dukung Program KKB

 Komitmen TNI terhadap masalah kependudukan tidak pernah diragukan dan patut diacungi jempol. Komitmen tersebut tidak pernah luntur, bahkan ketika program KB mengalami masa yang tidak menguntungkan pada saat awal pelaksanaan otonomi daerah, antara tahun 2000 s/d tahun 2004, sebagai masa transisi menjalani era otonomi, program KB mengalami masa sulit, tanpa kepastian,  karena tidak masuk dalam rumpun yang diserahkan kepada Pemda Kabupaten/Kota,  tetapi tidak pula terdapat dalam 5 (lima) program yang tidak diserahkan kepada Pemerintah Daerah; Dalam kondisi seperti itu Jajaran TNI tetap tampil sebagai mitra utama dalam menegakkan kampanye keluarga kecil melalui berbagai kegiatan seperti KB-Kes KB, TMKK dan saat ini dalam bentuk Bakti Sosial (Baksos) TNI – KB.

Demikian ditegaskan Ibu Djuwartini, SKM,  MM Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur ketika memberikan sambutan pada pembukaan Rapat Koordinasi Teknis Kemitraan dalam pelaksanaan Percepatan Revitalisasi Program KKB Kerjasama BKKBN dengan TNI Tahun 2013, di Gedung Lestari Kantor BKKBN Provinsi Jawa Timur  Jl. Airlangga No. 31-33 Surabaya (23/4).

“Komitmen pimpinan TNI di Jawa Timur, hingga jajaran di lini lapangan terus berlangsung adalah bukti bahwa TNI adalah bagian integral dari pembangunan di Jawa Timur ini.  Melalui Baksos TNI-KB, telah dijangkau  wilayah-wilayah sulit, baik yang tergolong wilayah tertinggal, terpencil dan perbatasan, terus diupayakan melalui pelayanan sosial dasar KB dan Kesehatan,” ujar Ibu Djuwartini.

Ditambahkan, dampak dari semua Kegiatan BAKSOS TNI – KB adalah keberhasilan yang  menakjubkan  khususnya cakupan pelayanan KB dari masa ke masa.  Tren cakupan peserta KB baru setiap tahun terus menunjukan peningkatan yang signifikan pada era Baksos TNI selama kurun bulan Mei hingga Oktober.  “Saya minta pada forum ini untuk didiskusikan pola pembinaan pasca Baksos TNI – KB agar hasilnya benar-benar dapat memberi kontribusi terhadap penurunan fertilitas,” katanya.

Lebih jauh Ibu Djuwartini menjelaskan, kegiatan Rakornis Kemitraan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Kemitraan bersama TNI yang di selenggarakan di Jakarta, 18 Maret 2013 yang lalu dan menghasilakn penjabaran operasionalnya. Rakornis saat ini  akan harapannya dapat menghasilkan pembahasan tehnis di tingkat lini lapangan.

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 dan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2010 tugas dan fungsi BKKBN kedepan semakin berat, karena perubahan struktur organisasi dari Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional menjadi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Dengan demikian BKKBN dalam mengemban tugasnya tidak hanya bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan KB Nasional tetapi juga dalam penyerasian kebijakan pengendalian penduduk. Perubahan tersebut membawa konsekuensi tersendiri karena rentang tanggungjawab BKKBN makin luas, tidak hanya pada masalah pengaturan kelahiran tapi juga meliputi domain kependudukan dengan berbagai matranya. Sedangkan saat ini di Jawa Timur jumlah penduduk berdasarkan data Sensus Penduduk Tahun 2010 melebihi angka proyeksi para pakar demografi yakni sejumlah 37.476.757  jiwa.

“Menyikapi kondisi tersebut diperlukan upaya dan langkah konkrit guna menurunkan laju pertumbuhan penduduk dan meningkatkan kualitas penduduk melalui penyerasian kebijakan dengan program pembangunan di segala bidang, baik aspek kuantitas, kualitas dan pengarahan mobilitas serta persebaran penduduk sesuai dengan daya dukung alam dan daya tampung di setiap wilayah,” jelas Kepala Perwakilan BKKBN Jatim. Masih menurut ibu Djuwartini, untuk mewujudkan tugas tersebut, saat ini telah disusun Design Induk (Grand Design) Pembangunan Kependudukan dan Akselerasi Program KKB. Grand Design tersebut diharapkan akan menjadi pedoman pembangunan kependudukan di masa yang akan datang beserta multi perspektifnya, dan ini menjadi salah satu tugas utama BKKBN.

Dipaparkan, Tahun 2013, posisi Program Kependudukan dan Keluarga Berencana (KKB) dalam konteks pembangunan secara keseluruhan makin strategis, karena berbagai masalah kependudukan akan sangat mempengaruhi kinerja pembangunan. Isu penting seperti pemenuhan kebutuhan dasar, terutama masalah ketersediaan dan penjagaan kestabilan pangan khususnya beras, akan terus mengemuka dalam kelangsungan pembangunan.  Pada sisi yang lain, isu ketersediaan lapangan kerja khususnya bagi kelompok usia muda, memerlukan pelatihan dan penanganan serius agar tidak menimbulkan masalah yang krusial di masa depan. Kedua isu tersebut jelas adalah masalah utama kependudukan yang penanganannya perlu pendekatan yang komprehensif, holistik dan tidak parsial.

Tahun 2013 juga penting untuk dimantapkan terutama hingga pertengahan tahun ini,  perluasan jangkauan KIE (Komunikasi Informasi dan Edukasi) dan pelayanan kontrasepsi serta pembinaan akseptor agar dapat menjangkau semua daerah legok terutama wilayah galcitas untuk dilayani. Pemerataan informasi dan keberhasilan KKB sangat penting karena beberapa ukuran  kinerja program ini akan dievaluasi melalui Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2012. Apapun hasilnya akan menjadi salah satu standar penilaian  MDG’s tahun 2015, maupun RPJMN 2014.

“Khusus tentang MDG’s pada kesempatan ini saya ingin menegaskan kembali betapa pentingnya keterkaitan program KKB untuk keberhasilan beberapa Goal diantara 8 Goal MDG’s tetapi yang sangat mendesak adalah pada goal ke 5b tentang Penurunan Angka Kematian Ibu Melahirkan, yang ditargetkan menjadi 102 per 100.000 Ibu Melahirkan, dimana posisi Jawa Timur  saat ini adalah 101,44 per 100.000. Pada sisi yang lain juga perlu didiskusikan arah dan strategi pembinaan generasi muda yang kita kemas dengan Tagline “GenRe” atau “Generasi Berencana”, kemana arah, apa bentuk kegiatan yang riil dan dapat dikerjakan di lapangan sebaiknya berbasis pada kearifan lokal sebagai bagian dari budaya lokal setiap daerah. Mengingat jumlah penduduk muda hasil sensus penduduk 2010 berada pada posisi yang cukup besar, dengan berbagai problematikanya,” terang Djuwartini.

Rakornis Kemitraan dengan TNI Th. 2013, seperti dilaporkan Ketua Panitia, Kabid Adpin Perwakilan BKKBN Jatim Waluyo Ajeng Lukitowati, SSt, MM  diikuti oleh 120 peserta terdiri dari Jajaran Kodam V Brwaijaya, Jajaran TNI AL dan jajaran TNI AU. Rakornis dengan tema “Optimalisasi Percepatan Pembangunan Kependudukan dan KB Nasional Menuju Pencapaian MDGs 2015 melalui Kerjasama BKKBN Dengan Mitra” betujuan  untuk meningkatkan operasional dan koordinasi pelaksanaan revitalisasi Program Kependudukan dan KB Nasional untuk mempercepat pencapaian sasaran Pembangunan Kependudukan dan KB menuju MDGs 2015.

Sedangkan tujuan khusus kegiatan ini antara lain tersusunnya Rencana Kegiatan Program Kependudukan dan KB bersama mitra Tahun 2013di Jawa Timur. Terlaksanannya strategi dan langkah-langkah operasional akselerasi Program Kependudukan dan KB Tahun 2013 di Jawa Timur. Tercapainya target dan sasaran pelaksanaan operasional Program Kependudukan dan KB Tahun 2013di Jawa Timur.

Adapun materi  yang di  paparkan dalam kegiatan ini meliputi Materi mengenai Program KKB, terdiri dari  Kebijakan dan Strategi Program KKB di Jawa TImur – Akselerasi Bidang ADPIN, Masalah dan Tantangan Program KKB Th 2013. Materi Khusus sesuai dengan bidang penggarapan  Mitra Kerja dalam mendukung Program KKB di Jawa Timur tahun 2013. Dukungan TNI dalam operasional program KKB di Jawa Timur, Kiat Sukses TNI dalam Penggerakan & Pelayanan KB.

Diharapkan dengan rakornis iki akan tersusun rencana operasional 2013 dalam mendukung percepatan pencapaian program KKB di Jawa Timur melalui peran aktif TNI. (AT/ Humas)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *