Koalisi Kependudukan dan Pembangunan Terbentuk

Koalisi Kependudukan dan Pembangunan Terbentuk

Tekan Laju Pertumbuhan Penduduk, Tingkatkan Kesejahteraan Warga

BLITAR – Kepadatan jumlah penduduk menjadi permasalahan pelik dalam usaha peningkatan kesejahteraan warga. Untuk itu, Pemkab Blitar gencar melakukan berbagai inovasi dalam rangka menekan laju pertumbuhan penduduk. Yang teranyar, pemkab melalui Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) baru-baru ini membentuk Koalisi Kependudukan dan Pembangunan (KKP).

Kepala BPPKB Kabupaten Blitar Wahid Rosidi mengungkapkan, dibentuknya koalisi tersebut mempunyai beberapa tujuan. Di antaranya, menjadi pusat studi dan informasi serta sarana pertukaran informasi tentang hal-hal yang berhubungan dengan pembangunan penduduk, memberikan rekomendasi dan advokasi serta edukasi untuk memperoleh dukungan kebijakan, alokasi anggaran, dan program yang kondusif bagi pembangunan di bidang kependudukan, serta memberikan dukungan kepada mitra dan calon mitra yang membutuhkan tambahan keahlian dan ketrampilan. “Koalisi ini nanti muaranya untuk menekan pertumbuhan laju penduduk di Kabupaten Blitar, serta meningkatkan kesejahteraan warga,” ungkapnya.

Keberadaan koalisi yang dibentuk 28 November 2012 lalu, ini nantinya bakal dirasakan manfaatnya langsung oleh masyarakat. Sebab, program-program yang digulirkan memang ditujukan untuk pelayanan warga. Di antaranya, pelayanan KB dan pembinaan kelompok KB di wilayah (kecamatan), pembinaan usaha kecil, pemberdayaan lansia, advokasi korban kekerasan, dan lain-lain. “Singkatnya, kegiatan KKP mencakup kegiatan semua bidang di PPKB. Mulai pemberdayaan perempuan, bidang KB, dan lain-lain,” tandas Yukhanit Setiani, kabid KB di BPPKB.

Dia menambahkan, supaya layanannya bisa menyentuh masyarakat, KKP dibentuk dari berbagai elemen warga. Di antaranya akademisi, tokoh masyarakat, wirausahawan, LSM, dan lain-lain di luar BPPKB. Koalisi ini diketuai oleh Rochmat, dosen Unisba. “Harapannya, semua program-program KB bisa lebih cepat tercapai dan dirasakan masyarakat. Muaranya, pengendalian jumlah penduduk dapat dilaksanakan dan peningkatan kesejahteraan warga dapat tercapai,” tegasnya. (c3/ris)

sumber : di jawa Pos Radar Blitar, 31 Januari 2013

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *