Koalisi Kependudukan dan PHBK dalam Pembangunan Kependudukan

Koalisi Kependudukan dan PHBK dalam Pembangunan Kependudukan

Pembangunan Kependudukan, adalah pembangunan yang menitikberatkan penduduk sebagai subyek pembangunan (People Centered Development). Penduduk sebagai modal dasar dan faktor dominan pembangunan, oleh karena itu penduduk harus menjadi titik sentral dalam pembangunan yang berperan sebagai pelaku maupun sebagai pemanfaat hasil pembangunan.

Penduduk memiliki tiga aspek pokok, yaitu Kuantitas, Kualitas serta Mobilitas Penduduk. Dimana tantangan kependudukan yang saat ini kita hadapi adalah  Jumlah Penduduk Besar dengan Pertumbuhan Tinggi namun Kualitas Rendah.

Dari sisi KUANTITAS, Sensus Penduduk 2010 BPS mencatat Provinsi Jawa Timurberpenduduk 37.476.757 jiwa dan merupakan rangking 2 setelah provinsi Jawa Baratdengan Laju Pertumbuhan Penduduk meningkat, dimana tahun 2000 sebesar 0,70 menjadi 0,76 pada dari tahun 2010. Sementara Angka Kelahiran Total (TFR), menurut data Susenas Prov. Jatim 2009  sebesar 1,92 dan hasil Sensus Penduduk 2010 menjadi  1,64

Secara KUALITAS, yang diketahui dari tingkat kesehatan, kualitas pendidikan serta akses terhadap sumber daya ekonomi berupa kemampuan daya beli masyarakat atau yang lebih dikenal dengan Indeks Pembangunan Manusia (HDI), Provinsi Jatim pada tahun 2009menempati ranking  18 dari 33 provinsi se-Indonesia. Problem yang tidak kalah sulit adalah persebaran penduduk yang tidak merata. Penduduk usia produktif banyak dijumpai di kota-kota besar utamanya di sektor-sektor industri karena dinilai lebih bergengsi dan secara ekonomis lebih menjanjikan. Dampaknya, lahan pertanian pun banyak terbengkalai. Dari struktur umur, jumlah penduduk remaja dan usia produktif di Jatim cukup besar. Hal ini menunjukkan Jawa Timur secara demografis memasuki era Jendela Keberuntungan atauWindows of Opportunity lebih awal daripada Nasional. Fenomena ini bila tidak dimanfaatkan dan dikelola secara bijak dikhawatirkan akan menimbulkan efek buruk bagi kependudukan di Jawa Timur sendiri seperti makin meningkatnya laju pertumbuhan penduduk dan membumbungnya angka kelahiran.

Pembangunan Kependudukan di Jawa Timur  tidak dapat berjalan tanpa dukungan semua kalangan, baik pemerintah, swasta dan masyarakat secara luas. Oleh karena itu diperlukan komitmen  semua pihak melalui gerakan Perilaku Hidup Berwawasan Kependudukan (PHBK) sebagai upaya memberdayakan anggota keluarga dan masyarakat agar peduli untuk TAHU, MAU dan MAMPU mempraktekkan pengetahuan, sikap dan perilaku tentang Kehidupan Berwawasan Kependudukan.  PHBK menjadi penting karena akan menjadi kontrol yang mendorong perubahan sikap, dan perilaku setiap individu untuk berbuat positif guna berperan aktif  mewujudkan Pembangunan Berwawasan Kependudukan dan Norma Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera.

Hal ini dapat dilakukan melalui penerapan 10 Butir PHBK yaitu Penundaan Usia Perkawinan (Laki-laki 25 tahun, perempuan 20 tahun); memiliki 2 anak lebih baik;pengaturan jarak kelahiran; penggunaan alat kontrasepsi; usaha ekonomi keluarga;persalinan ditolong tenaga kesehatan, pelaporan setiap kelahiran, kematian dan perpindahan; keluarga ramah anak dan lingkungan; keluarga berkarakter (sosial, budaya dan agama) serta keluarga peduli pendidikan.

Sedangkan Koalisi Indonesia untuk Kependudukan dan Pembangunan atau yang biasa disebut Koalisi Kependudukan  (KK) merupakan organisasi sukarela, terbuka, nirlaba, independen, mandiri, integritas, akuntabilitas, berwawasan gender dan profesional. Mempunyai peran dan fungsi sebagai lumbung pikir  dalam mengembangkan konsep-konsep Pembangunan Berwawasan Kependudukan, melakukan KIE dan memberikan pendidikan kependudukan bagi masyarakat, membangun kemitraan dengan berbagai pihak, serta menjadi pusat studi dan informasi serta sarana pertukaran informasi tentang hal-hal yang berhubungan dengan pembangunan kependudukan.

Di lain pihak, sebagaimana diketahui Pelaksanaan Program Kependudukan dan Keluarga Berencana di lini lapangan, tidak lepas dari peran Penyuluh KB (PKB) dan para kader yang merupakan “Ujung Tombak” keberhasilan Program KB. Sebagai komponen utama dalam mekanisme operasional Program KKB di level terujung, penggerakkan Lini Lapangan memerlukan perhatian, pembinaan dan motivasi yang tiada henti. Gerak Derap Lini Lapangan (GARDALILA) merupakan bentuk pemantapan pelaksanaan Program Kependudukan dan KB di lini lapangan yang  bertujuan meningkatkan wawasan dan informasi para pelaksana Program KKB di Lini Lapangan. Antara lain dengan memberikan wawasan tentang perkembangan program KKB Nasional serta memberikan penghargaanatas kinerja yang baik dalam pelaksanaan Program KKB.

Sebagai wujud nyata dukungan terhadap pembangunan kependudukan, baru-baru iniKabupaten Bojonegoro telah mempelopori terbentuknya Koalisi Kependudukan dan Pembangunan tingkat Kabupaten/Kota di Jawa Timur dengan  dikukuhkannya Pengurus Koalisi Kependudukan Kabupaten Bojonegoro Periode 2011 – 2014 oleh Bupati Suyoto (25/01). Kegiatan ini dibarengi dengan Launching GARDALILA  (Gerak Derap Lini Lapangan) dan Perilaku Hidup Berwawasan Kependudukan (PHBK) yang digelar di Halaman Pendopo Malwopati Kabupaten Bojonegoro.

Semua upaya tersebut  merupakan aspek penting yang saling terkait guna mendukung tercapainya pembangunan yang berwawasan kependudukan di Jawa Timur. Utamanya melalui Koalisi Kependudukan dan Gerakan PHBK diharapkan mampu mempercepat terwujudnya kesejahteraan hidup masyarakat Jawa Timur yang adil, makmur, merata dan berkualitas. (humas)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *