RAKORWAS MEMILIKI MAKNA STRATEGIS

RAKORWAS MEMILIKI MAKNA STRATEGIS

Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas) dengan mitra kerja, SKPD Program KB dan Inspektorat Kab/Kota se Jawa Timur rampung digelar Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur, Rabu (02/04) lalu. Kegiatan ini memiliki makna penting dan strategis dalam meningkatkan efektifitas, efisiensi dan akuntabilitas pengelolaan Program Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga di Jawa Timur. Melalui kegiatan ini diharapkan pelaksanaan dan pengelolaan anggaran Program Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga dapat dipertanggungjawabkan dengan baik.

“Saat ini, kita menghadapi tantangan berat, tidak hanya program melainkan juga tantangan anggaran program yang sudah diamanahkan. Keduanya harus dapat dilaksanakan dengan baik dan benar tentunya dengan panduan dari pengawasan internal.”

Hal itu disampaikan Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur, Ir. Dwi Listyawardani, MSc, Dip.Com. saat menyampaikan arahannya pada pembukaan kegiatan yang dilaksanakan di Hotel Mercure, Surabaya tersebut.

Wanita yang baru dilantik menjadi Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur ini menekankan beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan program antara lain : (1) Mengoptimalkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) BKKBN, melalui pelaksanaan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) BKKBN yang efektif dalam melakukan tugasnya dalam bentuk pemberian kepastian, keyakinan dan penjaminan yang memadai (Quality Assurance) melalui audit, reviu, penilaian, evaluasi, verifikasi, pengujian dan pemantauan atau monitoring secara rutin. (2) Perlunya keterpaduan antara para pelaksana program KKB di Kabupaten Kota dengan Inspektorat di provinsi, dengan memberikan peringatan dini (early warning) agar seluruh penyelenggaraan program KKB dapat mencapai sasaran secara optimal dengan meningkatkan efektivitas managemen resiko dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi BKKBN. (3) Tetap menjaga Zona Integritas sesuai dengan komitmen BKKBN untuk mencegah adanya korupsi serta melakukan Reformasi Birokrasi.

 

Sebelumnya, BKKBN telah menerima predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan tahun 2012. Oleh karenanya, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur berharap dengan pelaksanaan program dan anggaran yang baik serta dukungan semua pihak, BKKBN dapat mempertahankan opini  WTP ini pada tahun-tahun yang akan datang.

Hadir sebagai narasumber dalam kegiatan ini, Inspektur Pembantu Bidang Kesra Inspektorat Provinsi Jatim, Dra. Yuni Sumarni, MM. Pada kesempatan tersebut juga dilaksanakan penandatanganan Nota Kesepakatan Kerjasama atau MoU antara BKKBN dan SKPD KB Kabupaten Kota oleh Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur dan 38 Kepala SKPD KB Kabupaten/ Kota. Diikuti dengan penyerahan secara simbolis alokasi anggaran program Kependudukan dan KB Provinsi Jawa Timur kepada 38 SKPD KB Kabupaten/ Kota se Jawa Timur sebagai pelaksana program KKB di lini lapangan.

Listyawardani menambahkan, saat ini Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah masih menunggu untuk direvisi. Demikian pula dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Kewenangan Pemerintah Daerah. Nantinya Program Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga akan menjadi kewenangan wajib setiap kabupaten/ kota. Dengan demikian KB akan menjadi pelayanan dasar yang wajib dipenuhi dan harus didukung anggaran serta kelembagaan yang sesuai.

“Mudah-mudahan revisi segera rampung. Selanjutnya akan dilengkapi dengan NSPK (Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria), SPM (Standar Pelayanan Minimal), serta indikator yang harus dicapai,” jelasnya.

“Melalui MoU ini, BKKBN menitipkan kegiatan dan anggaran ke kabupaten/ kota. Untuk itu mohon titipan ini dijaga serta dikelola dengan baik. Bila ada kesulitan dalam pelaksanaannya jangan segan untuk sharing, saling berkomunikasi agar pelaksanaannya optimal.” pungkas Listyawardani. (AT/Humas)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *