Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Koalisi Kependudukan: Keluarga Indonesia di Antara 7 Milyar Penduduk

Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Koalisi Kependudukan: Keluarga Indonesia di Antara 7 Milyar Penduduk

Setelah melalui pembicaraan panjang Koalisi Indonesia untuk Kependudukan dan Pembangunan atau disingkat Koalisi Kependudukan, akhirnya menggelar Rapat Kerja Nasional di Jakarta yang berlangsung dari tanggal 4-6 Desember 2011. Tema Rakernas Koalisi Kependudukan tahun ini adalah  “Keluarga Indonesia di Antara 7 Milyar Penduduk Dunia”.Rakernas dibuka oleh Kepala BKKBN Dr. Sugiri Syarief MPA. Dalam sambutanya Sugiri menyinggung masalah kelahiran penduduk yang ke 7 milyar. Bahwa pada 31 Oktober 2011 yang lalu, seluruh dunia termasuk Indonesia memperingati lahirnya bayi ke-7 miliar di masing-masing negara. Dunia dengan 7 Milyar orang ditandai dengan berbagai prestasi, kemunduran, dan paradoks. Menurut Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, dr. Dr. Sugiri Syarief, MPA, “Peringatan ini untuk menggugah perhatian kita tentang perkembangan jumlah penduduk di dunia yang masih tumbuh dengam kecepatan tinggi, ini  berarti penambahan 1 milyar dicapai dalam waktu 12 tahun setelah pada tahun 1999 penduduk dunia mencapai angka 6 milyar”.

Diperkirakan setiap hari terdapat 10 ribu bayi lahir dan penduduk Indonesia setiap tahunnya bertambah sekitar 3,5 juta. Kondisi seperti ini menjadikan Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk nomor 4 terbesar di dunia, setelah China, India dan Amerika Serikat.  Jumlah penduduk yang terus bertambah mempengaruhi berbagai permasalahan yang terkait dengan penduduk antara lain ketersediaan pangan, ketersediaan lahan, ketersediaan energi dan sebagainya. Walaupunincome per capita sekarang sudah mencapai $3000, namun Indonesia masih harus terus berjuang mengatasi bermacam-macam persoalan yang bersumber dari penduduknya yang besar.

Pertambahan jumlah penduduk yang tidak terkendali dipandang sebagai salah satu penyebab turunnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia. Tahun ini menurut laporan United Nation Development Program (UNDP), IPM Indonesia menempat posisi 124 dari 187 negara, padahal sebelumnya sempat berada pada posisi 108.

Penurunan peringkat ini sebenarnya  sudah diprediksi. Gejala tersebut tampak dengan berbagai permasalahan pembangunan  kependudukan. “Jumlah penduduk yang besar disertai kualitas rendah merupakan kondisi yang kurang menguntungkan bagi agenda penanggulangan kemiskinan. Celakanya, hanya sedikit yang peduli dan mau mencoba menanganinya secara serius,” jelas Sugiri lebih lanjut.

IPM Indonesia sebesar (0,617) masuk dalam kategori sedang yang berarti di atas kategori rendah atau belum mencapai kategori bagus. Di tingkat ASEAN posisi IPM Indonesia masih di bawah Malaysia yang menempati peringkat 61 dengan angka indeks (0,761). Sementara IPM tertinggi di kawasan ASEAN dipegang oleh Singapura yang menempati peringkat 26 dengan angka indeks (0,866). Disusul posisi Brunei yang menempati peringkat 33 dengan angka indeks (0,838).

IPM Indonesia juga masih berada di bawah Thailand dan Filipina. IPM negara ASEAN lainnya yang berada di bawah Indonesia adalah Vietnam, Kamboja dan Myanmar. IPM merupakan ukuran rangkuman untuk menilai kemajuan jangka panjang melalui tiga dimensi dasar pembangunan manusia yaitu panjang umur dan sehat, akses pengetahuan, serta standar hidup layak.

Sensus penduduk 2010 menunjukkan adanya tambahan jumlah penduduk yang cukup besar dibandingkan dengan hasil proyeksi penduduk. Peningkatan jumlah penduduk tersebut perlu disikapi dengan lebih serius menyangkut  kualitas, persebaran dan permasalahan  yang mungkin timbul. Pencapaian angka harapan hidup yang tinggi bukannya tidak menimbulkan permasalahan, bahkan perlu diimbangi dengan peningkatan kualitas hidup manusia baik fisik maupun mental. Tingkat pendidikan yang rendah, kemiskinan, proporsi penduduk berusia kerja yang tinggi, peluang kerja yang terbatas menjadi pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan. Belum lagi persoalan remaja, persoalan lansia dan pembangunan Keluarga Indonesia menjadi hal yang tidak terpisahkan dalam pembangunan manusia.

Tujuan diadakannya Rakernas kali ini adalah membahas masalah ketahanan keluarga Indonesia, terutama setelah tercapai Income perCapita $ 3000, ketahanan keluarga dan kaitannya dengan kesehatan lingkungan, ketenagakerjaan dan kesempatan kerja, perlindungan sosial bagi keluarga Indonesia serta memperkuat kelembagaan dan jejaring Koalisi Kependudukan. Acara ini dihadiri oleh sekitar 300 orang, yang terdiri dari perwakilan Koalisi Kependudukan Daerah, Instansi Terkait, Pakar Kependudukan, Akademisi, dan LSM. (AT/humas)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *