Sumbangsih Program KB Terhadap Pendidikan

Sumbangsih Program KB Terhadap Pendidikan

Sumbangsih Program KB Terhadap Pendidikan

Oleh : H. SUPARTO*

Pendahuluan

Indonesia merupakan  negara yang memiliki jumlah penduduk terbesar keempat setelah Republik Rakyat Cina, India, dan Amerika Serikat. Jumlah penduduk yang besar merupakan potensi besar sebagai modal dan aset pembangunan, jika berkualitas. Tetapi jika penduduk yang besar tersebut memiliki kualitas yang rendah, justru akan menjadi beban dan hambatan bagi suksesnya pembangunan. Demikian pula halnya dengan laju pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali, akan menyebabkan ketidakseimbangan antara jumlah penduduk dengan daya dukung sumber-sumber alam dan sumber hayati maupun fasilitas sosial yang tersedia dengan kebutuhan hidup, kesempatan kerja, dan kesempatan usaha yang akan berakibat semakin banyaknya pengangguran serta menimbulkan semakin banyaknya jumlah masyarakat yang tergolong miskin. Oleh karena itu perlu upaya yang serius dalam menangani masalah pertumbuhan penduduk. Salah satu program yang dimulai sejak tahun 1970 dan sudah diakui keberhasilannya dalam mengatasi masalah pertumbuhan penduduk adalah program keluarga berencana (KB).

Keberhasilan program KB dalam menurunkan laju pertumbuhan penduduk dapat dilihat dari penurunan rata-rata jumlah anak dari 5 – 6 pada tahun 1971 menjadi 2 – 3 anak pada tahun 2007. Bahkan hasil survei Badan Pusat Statatistik (BPS) tahun 2008, rata-rata keluarga di Jawa Timur hanya memiliki 1,9 anak. Penurunan laju pertumbuhan penduduk akan berdampak terhadap penyediaan pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan, dan fasilitas-fasilitas  lainnya.

Berangkat dari keberhasilan program KB tersebut,  dalam tulisan ini akan membahas kontribusi atau sumbangsih keberhasilan program KB terhadap salah satu penyediaan kehidupan keluarga, yaitu dalam bidang pendidikan khususnya tentang biaya penyelenggaraan pendidikan.

Program KB dan Tantangannya

Program KB merupakan program sosial dasar yang menangani lima aspek, sebagaimana tercermin dalam Undang Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, yakni (1) Mengatur kehamilan; (2) Menjaga kesehatan dan menurunkan angka kematian ibu, bayi, dan anak ; (3) Meningkatkan akses dan kualitas informasi, pendidikan, konseling, dan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi; (4) Meningkatkan partisipasi dan kesertaan pria dalam praktik keluarga berencana; (5) Mempromosikan penyusuan bayi sebagai upaya untuk menjarangkan jarak kehamilan. Ini artinya, program KB tidak sekedar berupaya mengendalikan laju pertumbuhan penduduk, tetapi yang lebih penting adalah meningkatkan kualitas penduduk. Semuanya itu harus dimulai dari keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat, karena keluarga sebagai titik sentral pembangunan.

Selama kurun waktu empat dasawarsa sejak dicanangkan pemerintah sebagai salah satu prioritas program pembangunan pada tahun 1970, program KB mengalami hambatan dan tantangan, antara lain :

Pertama, dalam awal perjalanan sejarah program KB oleh sebagian masyarakat dinilai berseberangan dengan pandangan agama dan budaya “banyak anak, banyak rejeki”. Beruntung, ketika program KB semakin gencar digalakkan para tokoh agama dan tokoh masyarakat tampil ke permukaan. Para tokoh agama dari berbagai organisasi seperti Muhammadiyah, Nahdatul Ulama, KWI (Konferensi Waligereja Indonesia), PGI (Persekutuan Gereja-gereja Indonesia), Hindu, Budha bahu membahu dan saling bersambut memberikan penerangan tentang pentingnya program KB kepada masyarakat luas. Program KB dilaksanakan demi terwujudnya keluarga sejahtera, sakinah, mawaddah, warahma.       Keyakinan masyarakat, terutama umat Islam untuk menjadi peserta KB telah dilandasi beberapa keputusan penting. Diantaranya Keputusan Majelis Tarjih Muhammadiyah pada tahun 1968 dan Keputusan Syuriyah Nahdatul Ulama pada tahun 1969. Meskipun kedua keputusan itu belum secara tegas membolehkan KB ditinjau dari pandangan Islam, tetapi oleh pemerintah dan sebagian umat Islam dinilai cukup sebagai landasan dalam kesertaan masyarakat dalam ber-KB. Kini, yang menjadi persoalan adalah bagaimana para tokoh lintas agama meningkatkan frekuensi dan intensitas sosialisasi dan edukasi program KB kepada masyarakat melalui jalur-jalur keagamaan seperti awal-awal program KB digalakkan.

Kedua, di era orde baru program KB dinilai berhasil karena adanya komitmen luar biasa dari pemerintah, kelembagaan KB sangat kuat, dukungan dana besar, tenaga lapangan sangat memadai dan dukungan media sangat tinggi. Tetapi tidak demikian di era otonomi daerah.         Sejak otonomi daerah digulirkan menjelang tahun 2000, kewenangan pelaksanaan program KB sepenuhnya diserahkan kepada pemerintah kabupaten/kota. Komitmen pemerintah kabupaten/kota bervareasi dalam melaksanakan program KB, mulai dari kelembagaan, tenaga lapangan, dan dukungan dana. Institusi yang menangani program KB  pun beragam, dari badan, dinas, kantor, bahkan hanya menjadi seksi dinas lain. Banyaknya nomenklatur institusi yang menangani program KB di kabupaten/kota menunjukkan komitmen yang juga beragam. Kondisi seperti ini menyulitkan untuk melakukan koordinasi dan pembinaan. Tenaga lapangan KB (PKB/PLKB) semakin lama semakin berkurang. Secara nasional jumlah petugas lapangan KB sekitar 35.000 pada masa sebelum otonomi daerah menjadi sekitar 21.000 pada Desember 2007. Banyak pemerintah kabupaten/kota yang tidak menganggap penting masalah kependudukan, dengan indikator tidak memperioritaskan persoalan kependudukan dan KB kedalam APBD (Sugiri Syarief, 2009). Kondisi seperti ini mengakibatkan gebyar program KB mengalami penurunan. Dampak semua ini dapat dilihat dari pencapaian TFR (Total Fertility Rate ) yang pada tahun 2007 sama nilainya dengan tahun 2003, yaitu 2,6.

Kontribusi Program KB Terhadap Pendidikan

Program KB memiliki peran penting dalam pembangunan sumber daya manusia. Program KB berkontribusi dalam meningkatkan gizi ibu dan anak, mutu tenaga kerja, produktivitas, partisipasi sekolah, dan tingkat pendidikan, serta menurunkan konsumsi (Sugiri Syarief, 2009). Selama kurun waktu 1970 – 2009, secara nasional program KB mampu menekan TFR dari 5,6 anak menjadi 2,6 anak per ibu. Penurunan TFR ini telah menyebabkan laju pertumbuhan penduduk turun dari 2,3 per tahun menjadi 1,39 persen. Berdasarkan data tahun 2009, TFR Kabupaten Bondowoso 1,63. ini berarti lebih rendah dari TFR nasional (2,6 ) dan Propinsi Jawa Timur (1,9). Ini artinya, keberhasilan program KB di Kabupaten Bondowoso lebih baik dibanding Nasional dan Propinsi Jatim.

Jika merujuk pada hasil penelitian yang dilakukan oleh pakar ekonomi kesehatan Universitas Indonesia Prof. Ascobat Gani, dapat kita hitung kontribusi program KB dalam menekan biaya yang harus dikeluarkan oleh negara untuk membiayai pertambahan penduduk seandainya tidak ada program KB. Dalam analisis cost and benefit di wilayah DKI Jakarta selama kurun waktu 1990 – 2000, dengan adanya program KB paling tidak Pemerintah dan masyarakat DKI Jakarta dapat menghemat biaya Rp. 2,59 triliyun untuk pendidikan dasar dan Rp. 3,3 triliyun untuk pelayanan kesehatan dasar. Perhitungan ini didasarkan pada jumlah kelahiran yang dapat ditekan selama kurun waktu 1990 – 2000 sebanyak 1.818.270 jiwa. Dengan asumsi biaya yang dibutuhkan sama untuk seluruh wilayah Indonesia, yaitu Rp. 3.239.342,- per jiwa.

Bagaimana kontribusi atau sumbangsih  program KB terhadap pendidikan di Kabupaten Bondowoso? Berdasarkan data kelahiran yang tercegah dalam kurun waktu 1970 – 2005 (selama 35 tahun) adalah 515.105 jiwa atau 14.717 jiwa per tahun. Ini artinya, dalam kurun waktu 1970 – 2009 kelahiran tercegah di Kabupaten Bondowoso sebanyak 573.963 jiwa. Jika merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, bahwa pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Dalam Peraturan Pemerintah tersebut biaya pendidikan dibagi mejadi 3 jenis, yaitu biaya satuan pendidikan, biaya penyelenggara dan/ atau pengelolaan pendidikan, dan biaya pribadi peserta didik.

Sedangkan menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 69 Tahun 2009, standar operasional non personalia adalah standar biaya yang diperlukan untuk membiayai kegiatan operasional non personalia selama satu tahun sebagai bagian dari keseluruhan dana pendidikan agar satuan pendidikan dapat melakukan kegiatan pendidikan secara berkelanjutan sesuai dengan standar nasional pendidikan. Dalam kaitan ini, pemerintah menyediakan bantuan operasional sekolah (BOS). Menurut Buku Panduan BOS Tahun 2010, bahwa besar biaya satuan BOS yang diterima oleh sekolah dihitung berdasarkan jumlah siswa dengan ketentuan per tahunnya sebesar Rp. 397.000,-/siswa untuk SD/MI,                Rp. 570.000,-/siswa untuk SLTP. Sedangkan untuk tingkat SLTA mengacu kepada Bantuan Khusus Siswa Miskin (BKSM) sebesar Rp. 780.000,-/siswa.

Dengan demikian pemerintah, pemerintah Kabupaten Bondowoso, dan masyarakat Bondowoso dapat menghemat biaya pendidikan dasar dan menengah rata-rata per tahun sebesar 14.717 X Rp. 1.747.000,- = Rp. 25.710.599.000,-. Biaya ini belum termasuk biaya personal peserta didik yang meliputi pakaian, sepatu, tas, buku, alat tulis, dan uang saku.

Program KB merupakan program investasi jangka panjang sehingga hasilnya tidak dapat dirasakan sesaat setelah kegiatan dilaksanakan sebagaimana pembangunan infrastruktur atau pembangunan yang bersifat fisik lainnya. Program KB akan memberikan nilai plus bagi kualitas bangsa dikemudian hari, menghemat sumber daya alam dan energi, serta membuka peluang yang seluas-luasnya bagi pengelola negara dan masyarakat untuk memberdayakan diri sehingga menjadi bangsa yang maju dan mandiri. Oleh karena itu, tidaklah berlebihan jika pemerintah melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010  menempatkan program KB sebagai  prioritas ketiga dalam Pembangunan Nasional.

Penutup

Program keluarga berecana merupakan program yang berhasil dalam mengatasi masalah pertumbuhan penduduk. Meskipun dalam perjalanannya mengalami hambatan dan tantangan, namun program KB tetap dapat mempertahankan keberadaannya, sehingga tetap berkontribusi pada peningkatan mutu pelayanan penyediaan kebutuhan hidup keluarga, terutama kebutuhan konsumsi, pendidikan, dan kesehatan.  Oleh karena itu perlu dilakukan peningkatan kualitas pelayanan, tidak hanya sekedar mengejar pencapaian target. Upaya meningkatkan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) tentang norma keluarga kecil bahagia dan sejahtera harus terus dilakukan.

Program KB di negeri kita tercinta ini dijadikan sebagai pilihan dalam upaya pengendalian penduduk, untuk itu perlu meningkatkan komitmen mengenai pentingnya program KB. Sudah selayaknya program KB terhindar dari muatan politis yang merugikan penduduk, sehingga penduduk mempunyai kesadaran dalam membina keluarga yang berkualitas.

 

  1. Suparto adalah Kepala Bidang Data dan Informasi

Badan  Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

Kabupaten Bondowoso

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *