Tandatangani Pakta Integritas, Siap Jalankan Tugas dengan Bersih dan Bebas KKN

Tandatangani Pakta Integritas, Siap Jalankan Tugas dengan Bersih dan Bebas KKN

Jajaran Pejabat Struktural  Perwakilan BKKBN Jawa Timur,  menyatakan komitmen dalam upaya pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) pada Senin (19/03) di Ruang LIBI BKKBN Jatim, kemarin.  Hal ini ditandai dengan penandatanganan Pakta Integritas berisi tujuh klausal anti KKN oleh Kepala, Pejabat Eselon III, Pejabat Eselon IV yang selanjutnya akan diikuti oleh seluruh karyawan di lingkungan Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur.

Kepala Perwakilan BKKBN Jawa Timur, Djuwartini SKM, MM menyampaikan, bahwa penandatanganan Pakta Integritas ini menegaskan komitmen karyawan di lingkungan Perwakilan BKKBN Jawa Timur untuk menjalankan tugas sebagai abdi negara dengan bersih dan bebas KKN melalui manajemen yang baik. “Hal ini juga bentuk komitmen kita atas apa yang disampaikan Kepala BKKBN pada Rakernas 2011 lalu, dimana beliaubertekad mewujudkan BKKBN yang bersih dari  KKN guna mewujudkan GoodGovernance,” jelasnya.

Djuwartini menegaskan, hal di atas akan sulit tercapai apabila tidak diikuti  oleh komitmen dari seluruh jajaran baik di lingkungan struktural, fungsional dan seluruh staf. Dijabarkan oleh beliau, kunci penting keberhasilan pemerintahan bebas KKN khususnya di BKKBN Jatim yang utama adalah niat dan keyakinan, yang kemudian ditindaklanjuti dengan perilaku masing-masing individu. Hal ini menurutnya memang tidak mudah, tetapi perlu diingat seluruh karyawan BKKBN sebagai pegawai negeri sipil adalah abdi negara, pelayan masyarakat, yang harus senantiasa berupaya memberikan yang terbaik bagi masyarakat. Yang kedua, manajemen bebas KKN akan terwujud apabila ada sistem yang baik sehingga dapat meminimalisir tindakan menyimpang.  Ketiga, beliau menambahkan agar tiap karyawan di lingkungan BKKBN Jatim bekerja dengan kompetensi. Kompetensi yang memadai secara otomatis akan membentuk karyawan dengan profesionalisme tinggi. Hal ini sejalan dengan adanya Balance Score Card (BSC) dan Key Performance Indicator (KPI) yang pada akhir tahun 2011 lalu  telah digodog dan dipersiapkan sehubungan dengan peningkatan profesionalisme kinerja karyawan guna mewujudkan kepemerintahan yang baik atau Good Governance di BKKBN Provinsi Jawa Timur.

Tujuh Klausal Anti KKN dalam Pakta Integritas ini yaitu :

(1) Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan pemberantasan KKN serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;

(2) Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

(3) bersikap transparan, jujur dan obyektif dalam melaksanakan tugas;

(4) Menghindari pertentangan kepentingan/ conflict of interest dalam melaksanakan tugas;

(5) Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam melaksanakan tugas, terutama pada karyawan yang berada di bawah pengawasannya dan sesama pegawai di lingkungannya secara konsisten;

(6) Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur serta turut manjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;

(7) Bila melanggar pasal pasal tersebut sebelumnya, harus siap dengan konsekuensinya.

Dengan adanya komitmen tertulis ini diharapkan BKKBN Provinsi Jawa Timur dapat terus mempertahankan prestasinya  dan  selangkah lebih maju menuju Good Governance. (Humas)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *