Tiap Tahun Ribuan Penyuluh KB Hilang

Tiap Tahun Ribuan Penyuluh KB Hilang

Program sosialisasi Kependudukan dan Keluarga Berencana masih belum optimal. Hal ini tidak terlepas dari penyuluh KB di lapangan yang terus berkurang.

“Di Jawa Tengah, tahun 2000-an jumlah penyuluh KB mencapai 6.000 orang, tapi pada 2010 jumlahnya hanya sekira  2.577,” kata Ketua IPKB Pusat yang juga Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Bambang Sadono di acara Rakernas Ikatan Penulis Keluarga Berencana (IPKB) di Batam, Kepulauan Riau, baru-baru ini.

Bambang mengatakan, menyusutnya jumlah penyuluh KB tersebut tidak terlepas dari carut marutnya kelembagaan yang mengurus program KB. Untuk provinsi Jawa Tengah, kata Bambang, hanya satu kabupaten/kota yang benar-benar memiliki Badan Keluarga Berencana.

“Sedangkan lainnya, KB masuk ke dalam badan pemberdayaan perempuan dan KB, bahkan ada yang masuk ke dalam Badan Ketahanan Pangan, inilah yang namanya kerusakan jaringan,” tambahnya.

Bambang  menambahkan, secara keseluruhan, dari 497 kabupaten, baru 385 kabupaten  yang mengurus KB. Kerusakan jaringan institusi yang mengurus KB itu membuat SDM yang sebelumnya banyak menjadi berkurang.

“Orang yang dulunya menjadi penyuluh KB tentunya sekarang telah menduduki posisi, dan tidak mungkin kembali lagi mengurus KB, sementara untuk perekrutan baru jumlah lowongan penyuluh KB  masihsedikit,” katanya.

Bambang mengatakan, dari segi anggaran, program KB pun terbilang sangat kecil untuk daerah. “Ada kabupaten yang anggaran untuk KB-nya di bawah 200 juta per tahun, ini kan sangat mengagetkan,” tambahnya.

Sementara itu di Jawa Timur menurut Ketua IPeKB (Ikatan Penyuluh Keluarga Berencana), Drs. Agus Purwanto, M.Kes kemungkinan dalam sepuluh tahun kedepan petugas penyuluh KB  di Jawa Timur bisa sajahabis.

“Anggota kami saat ini tinggal 3007 orang,” ujar Agus. “Setiap  tahun kira-kira ada 300 orang anggota kami yang memasuki masa pensiun,” imbuhnya. Jumlah penyuluh KB yang tidak sebanding dengan jumlah desa/kelurahan  di Jawa Timur sebanyak 8700 menyebabkan penyuluhan KB ke masyarakat bawah menjadi terhambat.

“Saya berharap ada kebijakan baru pemerintah tentang masalah ini,” harap Agus. (AT/humas).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *